Home / Berita / Dilarang Presiden Jokowi, Apakah Menteri Rini Soemarno Tetap Berani Rombak Direksi Bank BUMN ?

Dilarang Presiden Jokowi, Apakah Menteri Rini Soemarno Tetap Berani Rombak Direksi Bank BUMN ?

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diisukan akan merombak jajaran direksi bank BUMN. Hal tersebut seiring beredarnya agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) bank-bank BUMN di website Bursa Efek Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hendrawan Supratikno mengatakan, perombakan direksi seharusnya perlu penelitian yang sangat mendalam. Apalagi, industri perbankan mencatatkan kinerja yang sedang moncer

Asal tahu saja, pada semester I-2019, Bank Mandiri mencatatkan laba bersih sebesar Rp13,5 triliun. Sementara itu, laba bersih Bank BNI tercatat sebesar Rp7,6 triliun. Kemudian Bank BTN mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,3 triliun dan Bank BRI Rp16,3 triliun.

“Industri perbankan sedang hebat-hebatnya. Bank-bank papan atas kiclong. Apakah perlu dilakukan pergantian? Oleh sebab itu di butuhkan penelitian,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Hotel Sofyan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Menurut Hendrawan, perlu ada penelitian mengenai kinerja bank BUMN ini. Maksudnya mencari tahu apakah kinerja moncer ini dikarenakan kinerja yang baik atau justru karena ada faktor-faktor lain.

“Kinerja bank yang bagus ini apakah eksternal atau internal. Karena air laut yang pasang mengangkat semua kapal,” jelasnya.

Padahal, lanjut Hendrawan, kinerja beberapa direksi BUMN dinilai kurang maksimal. Bahkan kinerja Direksi BUMN lebih banyak menghadiri acara seremonial dibandingkan menyiapkan kebijakan stategis untuk perseroan.

Selain itu, jika dilakukan perombakan direksi juga bisa melanggar instruksi presiden. Presiden Joko Widodo sendiri melaluk Kepala Staff Kepresidenan menginatuksikan untuk tidak melakukan perombakan Direksi BUMN hingga Oktober mendatang.

“Ini yang perlu diteliti karena direksj bumn sering mengikuti acara ceremonial. Jangan-jangan kerjanya ikut Menterinya terus,” ucapnya.

Pelarangan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Alasan pelarangan tersebut karena masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan segera berakhir pada 20 Oktober 2019.

“Ini kan saat-saat kritis ya, relatif tinggal berapa bulan. Jadi, jangan sampai nanti punya beban ke depannya, itu aja sebenarnya,” kata Moeldoko di Istana Negara.

Sumber Okezone, edit koranbumn

 

Check Also

PP Presisi Perkirakan Hanya Bisa Belanjakan Modal Sebesar 70 Persen dari yang Dianggarkan

PT PP Presisi Tbk. konservatif dalam menggunakan dana belanja modal atau capital expenditure. Dari dana yang disiapkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *