Home / Berita / Garuda Indonesia Bantah Lakukan Kartel dan Keberatan Denda Dijatuhkan oleh Pihak Australia

Garuda Indonesia Bantah Lakukan Kartel dan Keberatan Denda Dijatuhkan oleh Pihak Australia

Mahkamah Federal Australia menjatuhkan denda kepada Garuda Indonesia sebesar AUD 19 juta atau sekitar Rp 189 miliar. Penetapan denda ini dilakukan karena adanya temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Australia (Australia Competition & Consumer Commission/ACCC) tentang kartel penetapan tarif penerbangan.

Otoritas Australia menyebut Garuda Indonesia bersama 14 airlines lainnya, melakukan price fixing untuk rute pengangkutan kargo menuju yurisdiksi Australia pada tahun 2003 hingga 2006.

Menanggapi hal tersebut manajemen Garuda Indonesia menilai putusan tersebut tidak adil. VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan, mengatakan Garuda Indonesia membantah melakukan praktik bisnis culas tersebut.

“Garuda Indonesia menganggap bahwa perkara ini tidak adil karena kami tidak pernah melakukan praktik tersebut dalam bisnis,” kata Ikhsan , Jumat (31/5).

Karena merasa dirugikan, Garuda bahkan sempat mengajukan upaya hukum sejak di tingkat pertama di Federal Court sampai dengan Kasasi ke High Court Australia. Saat itu, maskapai Air New Zealand juga mengambil langkah yang sama dengan Garuda.

Angin segar berpihak pada Garuda karena Federal Court NSW menolak gugatan ACCC pada 31 Oktober 2014. Tapi, pada pengadilan banding 14 Juni 2017, High Court Australia mengabulkan gugatan ACCC dengan doktrin effect dan Garuda Indonesia-Air New Zealand dinyatakan bersalah atas tuduhan price fixing.

“Hingga pada 30 Mei 2019, Federal Court Australia menjatuhkan putusan. Garuda Indonesia-Air New Zealand dikenakan denda sebesar AUD 19 juta dan diminta untuk membayar biaya peradilan yang telah dikeluarkan oleh ACCC,” tambah Ikhsan.

Menurut dia, kasus lama ini belum berkekuatan hukum tetap. Selain itu, masih ada celah hukum yang memungkinkan pihaknya untuk melakukan banding.

Tak hanya itu, Ikhsan mengatakan manajemen Garuda Indonesia keberatan atas besaran denda yang ditetapkan, yakni AUD 19 juta. Dia menilai besaran denda ideal dalam perkara ini sekitar AUD 2,5 juta.

“Dengan pertimbangan bahwa pendapatan pengangkutan kargo Garuda dari Indonesia pada saat kejadian perkara ini terjadi adalah USD 1,098,000 dan pendapatan pengangkutan kargo dari Hong Kong sebesar USD 656,000,” tuturnya.

Garuda Indonesia disebut telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Australia sejak 2012. Selain itu juga dengan Tim Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri sejak 2016.

“Karena kasus hukum ini disebut menyangkut Interstate Diplomacy.”

Sumber Kumparan, edit koranbumn

Check Also

Hingga Kuartal III/2019, Total Pelanggan PLN Berjumlah 74,16 Juta

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus gencar menambah jumlah pelanggan. Hingga kuartal III 2019, jumlah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *