Home / Berita / Hindari Sengketa Berlarut-larut, MA Larang PK untuk Perkara Persaingan Usaha

Hindari Sengketa Berlarut-larut, MA Larang PK untuk Perkara Persaingan Usaha

Mahkamah Agung (MA) menyatakan larangan peninjauan kembali (PK) dalam perkara sengketa persaingan usaha untuk efisiensi dan kepastian hukum. Dengan adanya larangan tersebut, kasus perkara persaingan usaha selesai di tingkat kasasi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum MA Abdullah mengatakan, pihaknya beraharap dengan tidak ada lagi upaya hukum PK, maka perkara persaingan usaha di Indonesia berjalan lebih cepat. “Agar tidak berlarut-larut lama penyelesaiannya,” katanya kepada Kontan, Kamis (19/9).

Meski upaya kasasi menjadi langkah terakhir, Abdullah menegaskan putusan perkara akan adil bagi semua pihak. Jadi pihak terlapor maupun pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mesti menjalankan putusan tersebut.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Sutrisno Iwantono mengaku kecewa apabila tidak boleh ada upaya hukum peninjauan kembali dalam kasus persaingan usaha. Ia berharap putusan kasasi merupakan putusan yang adil bagi semua pihak.

Seperti diketahui, pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 3 tahun 2019 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tertulis: “Terhadap putusan keberatan, terlapor dan/atau KPPU hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir”.

Kepala Biro Hukum KPPU Ima Damayanti mengatakan, Perma nomor 3 tahun 2019 merupakan perbaikan dari Perma nomor 3 tahun 2005. “Dengan demikian proses (penanganan perkara) lebih efisien dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak,” ungkapnya.

Praktisi Hukum Perdata sekaligus Advokat Hendra Setiawan Boen tidak setuju dengan pembatasan upaya hukum hanya sampai tingkat kasasi. “Padahal tak jarang terlapor yang kalah di tingkat kasasi justru bisa menang ketika menempuh upaya PK karena berhasil menemukan bukti baru,” ujar dia.

Sumber Kontan, edit koranbumn

Check Also

Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam 5 Tahun Terakhir

Sejumlah kalangan menilai pembangunan infrastruktur di sektor pekerjaan umum dalam 5 tahun terakhir cukup memuaskan. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *