Home / Berita / Hutama Karya Akan Larang Truk Kelebihan Dimensi dan Muatan (ODOL) Masuki Tol Trans-Sumatra
Print

Hutama Karya Akan Larang Truk Kelebihan Dimensi dan Muatan (ODOL) Masuki Tol Trans-Sumatra

PT Hutama Karya (Persero) menyatakan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk melarang truk kelebihan dimensi dan muatan (overdimension overload/ODOL) yang akan memasuki jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

Kepala Cabang Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Hutama Karya Hanung Hanindito mengatakan bahwa masih banyak kendaraan terindikasi ODOL yang memasuki jalan tol. Dia menegaskan, pihaknya memiliki kewenangan untuk menolak kendaraan tersebut untuk masuk.

Namun, berhubung ruas tol tersebut masih digratiskan, maka penindakan belum dilakukan secara tegas. Pihaknya pun fokus pada sosialisasi.

“Penindakan secara umum memang masih belum masif karena tolnya juga memang masih gratis. Nanti kalau sudah berbayar baru tindakannya tegas,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/4/2019).

Sebagai langkah pencegahan, para petugas akan ditugaskan mengawasi ODOL di sekitar pintu masuk tol. Mereka akan langsung menolak truk-truk tersebut untuk memasuki ruas tol.

Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan kepolisian dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan penertiban. Adapun penertiban tersebut akan dilakukan di ruas-ruas jalan yang mengarah ke pintu masuk tol.

“Nanti misalnya dari Polda atau Perhubungan sebelum akses tol [truk ODOL] sudah ditertibkan. Nanti mungkin langsung ada penilangan,” tuturnya.

Berdasarkan pantauan Tim Jelajah Infrastruktur Sumatra, truk-truk sarat muatan bebas lalu lalang di jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar tanpa ada perhatian dari petugas. Angkutan truk yang dijumpai disinyalir ODOL.

Sedikitnya ada 35 ruk yang diduga ODOL melintas di antara Gerbang Tol Sidomulyo dan Gerbang Tol Natar. Sebagian besar truk yang sarat muatan melebihi kapasitasnya berjalan lambat di lajur kiri.

Padahal, praktik ODOL dilarang dalam sejumlah regulasi, terutama Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009. Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan regulasi terkait dengan mekanisme penertiban ODOL, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No.134/2015.

Dalam beleid itu, truk yang kelebihan muatan harus mengalihkan sebagian muatan ke kendaraan kain. Truk akan ditimbang dan baru bisa beroperasi jika muatan berlebih dikurangi sesuai dengan jenis berat diizinkan.

Sumber Bisnis,edit koranbumn

Check Also

Selaraskan Aturan OJK, Kementerian BUMN Pertajam Konsep Holding Asuransi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyatakan akan mempertajam konsep holding asuransi bersama Kementerian Keuangan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *