Home / Berita / INKA Jadi Korban dan Tunggu Kejelasan Kasus Proyek Pengadaaan Bus TransJakarta Tahun 2013

INKA Jadi Korban dan Tunggu Kejelasan Kasus Proyek Pengadaaan Bus TransJakarta Tahun 2013

PT INKA (Persero) tidak kunjung mendapat kejelasan atas pengadaan bus untuk armada Trans Jakarta karena proyek tersebut dihentikan akibat terganjal masalah  korupsi pengadaan bus oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2013. Perseroan mengaku rugi akibat keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghentikan proses pengadaan bus armada TransJakarta.

Direktur Utama INKA, Budi Noviantoro, mengatakan, pengadaan tersebut saat ini statusnya menggantung. “Nah untuk itu kita sudah minta untuk difasilitasi. Progresnya adalah, ada temuan BPK yang menyatakan harus dibatalkan,” kata Budi, di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Senin (19/8).

Budi mengungkapkan, permasalahan berawal ketika INKA mengikuti tender pengadaan bus TransJakarta dan memenangkan tender tersebut. Kemudian setelah mendapat uang muka dan dalam proses produksi bus, terdapat temuan korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Akhirnya diputuskan seluruh proses pengadaan bus dihentikan.

Budi menegaskan, kasus temuan korupsi terjadi pada perusahaan lain yang juga ikut tender pengadaan bus TransJakarta, bukan pada INKA. Sebab, bus yang diproduksi perusahaan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

“Jadi kita menang, dan pasti tidak ada kong kalikong. Dan itu betul-betul diproduksi di INKA bukan bus China. Karena dulu itu memang ada perusahaan abal-abal demo macem-macem. Loh itu sudah dari dulu dong, tidak kita tidak dari China kita bikin sendiri kok,” paparnya.

Menurut Budi, INKA sudah meminta rekomendasi dari BPK untuk mengakhiri ketidak jelasan proses pengadaan bus TransJakarta tersebut. Ada dua pilihan, yaitu mengembalikan uang muka dan melanjutkan pengiriman bus.

Kepastian dibutuhkan INKA, sebab saat ini armada bus Trans Jakarta menjadi mangkrak dan perusahaan harus terus mengeluarkan uang untuk membayar parkir kendaraan. Tentunya hal tersebut merugikan perusahaan. “Ini kan (INKA) jadi korban juga. Ini sensitif, salahkan siapa saya tidak tahu. Kalau kita tidak mau. Ya kita rugi kok,” tandasnya.

Sumber Merdeka, edit koranbum

Check Also

LMAN Bayar Dana Pembebasan Lahan Tol Semarang – Demak Sebesar Rp66 Miliar

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melakukan pembayaran sebesar Rp66 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jalan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *