Home / Berita / KBN Tegaskan Informasi Youtube KBN “Upaya KBN Selamatkan Aset Negara” adalah Benar, Akurat dan Sesuai Fakta

KBN Tegaskan Informasi Youtube KBN “Upaya KBN Selamatkan Aset Negara” adalah Benar, Akurat dan Sesuai Fakta

PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menegaskan bahwa informasi seputar kasus pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN) yang dimuat di akun Youtube KBN berjudul “Upaya KBN Selamatkan Aset Negara” merupakan informasi yang benar, akurat dan sesuai fakta. Kasus tersebut kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Kasus tersebut dimenangkan oleh KBN di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dikuatkan dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Uraian kasus tersebut bisa dilihat dalam link video berikut ini: https://youtu.be/ArirTQ3mKDk

PT. KBN (Persero) menyayangkan adanya informasi keliru yang disampaikan oleh Juniver Girsang selaku Kuasa Hukum PT. Karya Citra Nusantara (KCN). Dalam pernyataannya di media dalam rangka menanggapi video “Upaya KBN Selamatkan Aset Negara”, Juniver Girsang mengatakan bahwa pada 21 Desember 2015, pemegang saham KBN (Menteri BUMN dan Gubernur Pemprov. DKI Jakarta) telah menolak langkah KBN untuk menambah modal di KCN.

Pernyataan tersebut keliru. Yang benar menurut manajemen PT. KBN (Persero), pada tanggal 28 November 2017, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. KBN (Persero) (Menteri BUMN RI dan Gubernur Pemprov. DKI Jakarta) yang menyetujui Addendum III No.001/ADDSPKS/DRT.5.3/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014 dengan PT. Karya Teknik Utama (PT. KTU) untuk peningkatan porsi kepemilikan PT. KBN (Persero) pada PT. KCN menjadi 50%.

Juniver Girsang mengatakan bahwa telah ada kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak tertanggal 2 Mei 2016 yang isinya adalah bahwa komposisi saham di KCN kembali ke 15% KBN:85% KTU. Informasi ini juga tidak tepat. KBN menjelaskan, kesepakatan bersama tersebut tidak pernah dikembalikan kepada PT. KBN (Persero) dan tidak mendapatkan persetujuan/ RUSP Pemegang Saham PT. KBN (Persero), sehingga kesepakatan bersama tersebut tidak dapat dianggap sah.

Juniver Girsang mengatakan,  “KTU belum melakukan kewajiban penyetoran modal sebesar Rp174 miliar rupiah. Dalam publikasi tersebut, KBN tidak menyebutkan fakta bahwa dalam pasal lainnya di dalam perjanjian kerja sama, terdapat kalimat yang berbunyi: Setoran atas penyertaan modal pihak kedua (dalam hal ini adalah KTU) adalah dalam bentuk pembangunan pelabuhan tahap I yang bernilai sebesar Rp.174.636.900.000. Nyatanya, anggaran yang telah dikeluarkan investor dalam pembangunan pelabuhan tahap I sudah lebih dari 174 miliar rupiah.”

KBN pun membantah yang dijelaskan Kuasa Hukum KCN itu. Menurut KBN, berdasarkan Perjanjian No.04/PPJ/DRT/01/2005 tanggal 28 Januari 2005, kewajiban penyetoran modal oleh PT. KTU sebesar Rp174 miliar rupiah memang berupa pembangunan pelabuhan, namun hingga saat ini PT. KTU belum pernah melakukan inbreng (penyetoran modal) ke perusahaan PT. KCN, sehingga hal ini membuktikan bahwa PT. KTU tidak memiliki saham sama sekali di PT. KCN.

Kemudian Juniver Girsang mengatakan KBN tidak menyebutkan fakta bahwa dalam perjanjian kerja sama, KBN-lah yang memiliki kewajiban untuk mengurus segala izin yang berkaitan dengan pelabuhan KCN. Namun pada kenyataannya, KBN sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus segala izin yang berkaitan dengan pelabuhan KCN, sehingga KTU-lah yang mengurus segala perizinan yang baru tuntas pada 2011.

Menurut KBN, penyataan Juniver Girsang itu keliru. Sebab, berdasar pada Lampiran III Perjanjian No.04/PPJ/DRT/01/2005 tanggal 28 Januari 2005, terdapat pembagian pengurusan izin-izin kepelabuhanan dalam pembentukan dan operasional anak perusahaan (PT. KCN) yang menjadi kewajiban kedua belah pihak yaitu PT. KBN (Persero) dan PT. KTU. PT. KBN Telah menyelesaikan sebagian besar kewajibannya dalam pengurusan izin-izin terkait, namun PT. KTU tidak pernah melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan pengurusan izin AMDAL dan izin Reklamasi hingga saat ini.

Juniver Girsang selanjutnya mengatakan, “pembagian deviden telah dilakukan pada 2013 dan 2014. Sedangkan untuk 2015-2018, belum ada deviden yang dibagikan karena terjadi dispute dalam kepemilikan komposisi saham di KCN. Bahwa saat ini telah ada dana hasil usaha lebih dari 200 miliar yang siap dibagikan dalam bentuk deviden jika diadakan RUPS.”

KBN menegaskan pernyataan Kuasa Hukum KCN itu tidak benar. Menurut KBN, adanya dana hasil usaha senilai 200 Milliar lebih pada PT. KCN telah membuktikan bahwa PT. KCN dan PT.KTU telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan AD/ART Perusahaan dikarenakan:

  • Tidak membuat RKAP tahun buku 2015, 2016, 2017, dan 2018.
  • Tidak melaksanakan RUPS acquit de charge tahun buku 2015, 2016 dan 2017

Juniver Girsang kemudian mengatakan, sebagai catatan, hingga saat ini pelabuhan KCN yang rencananya terdiri dari tiga dermaga, baru beroperasi satu dermaga (itu pun belum 100%) karena berbagai hambatan yang timbul akibat dari permasalahan komposisi saham yang berlarut-larut.

KBN membantah hal tersebut. Menurut KBN, pelabuhan KCN tidak terdiri dari tiga dermaga karena PT. KCN telah mengembalikan Pier II 50 % dan Pier III 100% kepada PT. KBN (Persero) berdasarkan Berita Acara Pengembalian dari PT. KCN kepada PT. KBN (Persero) yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2014 yang sudah di sahkan oleh Notaris Marsudi, SH.

Hambatan yang timbul bukan dikarenakan akibat dari permasalahan komposisi saham pada PT. KCN, namun dikarenakan PT. KCN bersama KSOP V Marunda melakukan Perjanjian Konsesi Selama 70 Tahun atas wilayah usaha PT. KBN (Persero) tanpa adanya alas hukum (Keppres), tanpa persetujuan PT. KBN (Persero), dan persetujuan pemegang saham PT. KBN (Persero) (Menteri BUMN RI dan Gubernur Pemprov. DKI Jakarta).

Sumber KBN, edit koranbumn

Check Also

Wujud Kepedulian Pendidikan, Jamkrindo Salurkan Bantuan PKBL Berupa Taman Bacaan di SD Labuan Banten

Sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan, Perum Jamkrindo secara berkelanjutan memberikan bantuan di bidang pendidikan, salah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *