Home / Berita / Kekayaan Eselon I Kemenkeu yang Menjabat Komisaris di Perusahaan BUMN

Kekayaan Eselon I Kemenkeu yang Menjabat Komisaris di Perusahaan BUMN

Setiap pejabat publik termasuk Kementerian Keuangan wajib melaporkan harta kekayaannya secara periodik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan itu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Di antara sejumlah lembaga pemerintah, Kemenkeu dianggap sebagai kementerian yang memiliki kepatuhan yang tinggi dalam melaporkan harta kekayaan para pejabatnya.

Bahkan, pada 2018 lalu otoritas fiskal mendapatkan penghargaan Penerapan LHKPN terbaik dari KPK saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

Seberapa besar profil kekayaan para pejabat di lingkungan Kemenkeu?

Perlu diketahui, sumber pendapatan pejabat di Kemenkeu tidak hanya berasal dari gaji, tetapi beberapa juga tercatat menerima penghasilan dari jabatan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Suahasil Nazara misalnya. Pria yang menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ini merangkap Komisaris PT Pertamina (Persero). Hal ini terkonfirmasi melalui laman resmi PT Pertamina (Persero) yang mencatatkan Suahasil sebagai komisaris perusahaan minyak pelat merah itu sejak 2015.

Dengan posisi rangkap tersebut, dalam LHKPN yang dilaporkan pada Desember 2017 total kekayaan Suahasil mencapai Rp32,9 miliar. Jumlah tersebut naik cukup signifikan dibandingkan posisi harta pada 1 September 2016 yang senilai Rp20,3 miliar dan US$1.603.

Pejabat Kemenkeu selanjutnya yang juga menjadi komisaris BUMN adalah Askolani. Direktur Jenderal Anggaran ini merupakan Komisaris Bank Mandiri sejak 2014.

Total harta Askolani jika merujuk LKHPN yang dilaporkan ke KPK pada Desember 2017 mencapai Rp21,6 miliar atau naik dibandingkan posisi pada 31 Maret 2016 yang hanya Rp16,2 miliar.

Selain dua pejabat di atas, nama lain yang juga menjabat sebagai komisaris adalah Astera Primanto Bakti yang saat ini tugas publiknya sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dia menjabat sebagai Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dengan total harta kekayaan mencapai Rp8,5 miliar. Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendeharaan Marwanto Harjowiryono tercatat sebagai Komisaris Bank BNI. Hanya saja, di laman LKHPN KPK belum ada informasi harta yang tersedia.

Adapun Hadiyanto yang menjabat Sekjen Kementerian Keuangan dan merangkap sebagai Komisaris Bank BRI dalam LKHPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2017 memiliki nilai kekayaan sebanyak Rp36,5 miliar.

Jumlah ini naik kurang lebih Rp11 miliar jika dibandingkan dengan kekayaannya pada 2015 senilai Rp25,4 miliar dan US$113.340.

Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga tercatat sebagai Komisaris PT Telkom. Total kekayaan Isa termasuk yang paling sedikit dibandingkan jajaran Eselon I lainnya, yakni senilai Rp3,3 miliar pada tahun 2017.

Pejabat Eselon I Kemenkeu terakhir yang pernah menjabat sebagai Komisaris adalah Luky Alfirman.

Luky yang merupakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu sempat tercatat sebagai Komisaris Garuda Indonesia sebelum proses perampingan organisasi pada April lalu. Total kekayaan Luky dalam LKHPN 2017 senilai Rp7,5 miliar.

Sumber Bisnis, edit koranbumn

Check Also

Pelindo Sambut Hangat Tamu Negara Peserta ASEAN Port Association Meet 2019 di Yogyakarta ⁣

Total seribu atlet dan kontingen dari sembilan negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN Ports …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *