Home / Berita / Kementerian BUMN Optimistis 30 BUMN akan Terintegrasi Data Perpajakan ke Ditjen Pajak di Tahun Ini

Kementerian BUMN Optimistis 30 BUMN akan Terintegrasi Data Perpajakan ke Ditjen Pajak di Tahun Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta 21 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengintegrasikan data perpajakannya secara host-to-host, ke sistem yang dimiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada tahun ini.

Adapun saat ini, baru 5 perusahaan BUMN yang telah mengintegrasikan data perpajakannya ke sistem milik Ditjen Pajak, yakni Telkom, Pertamina, PLN, Pelindo III, dan Pegadaian.

“Kalau saya lihat timeline, saya rasa kalau setahun cuma tambah 2 atau 3 terlalu lambat. Saya harap tahun depan 21 BUMN untuk host-to-host (ke Dirjen Pajak),” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (30/4).

Melalui integrasi tersebut, Ditjen Pajak akan memiliki akses terhadap sistem informasi yang memuat data perpajakan perusahaan. Hal itu diyakini Sri Mulyani akan memudahkan kewajiban perpajakan BUMN.

Selain itu,‎ Sri Mulyani menilai integrasi data perpajakan bisa mengurangi beban Ditjen Pajak dalam melakukan audit pemeriksaan, sehingga bisa memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.

“Jadi nanti semua BUMN yang ada di sini saya harapkan akan langsung melakukan host-to-host, sehingga kita juga akan mengurangi effort untuk melakukan audit pemeriksaan dan lain-lain,” kata Sri Mulyani.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengaku optimistis pada tahun depan terdapat 30 BUMN yang mengintegrasikan data perpajakannya ke Ditjen Pajak.

“Sebanyak 30 BUMN tahun ini harus dilakukan, kami harapkan tahun ini (persiapannya) sudah selesai,” ujarnya.

Sumber Kumparan , edit koranbumn

Check Also

Selaraskan Aturan OJK, Kementerian BUMN Pertajam Konsep Holding Asuransi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyatakan akan mempertajam konsep holding asuransi bersama Kementerian Keuangan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *