Home / Berita / Menteri Basoeki Hadimoejo Siap Tanggungjawab Jika Pemindahan Ibu Kota Batal

Menteri Basoeki Hadimoejo Siap Tanggungjawab Jika Pemindahan Ibu Kota Batal

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoejo terang-terangan menyatakan dirinya akan bertanggungjawab bila rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur tidak terealisasi.

Hal itu diutarakannya saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa saat Kuliah Umum Mahasiswa Baru Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (27/8/2019). Mahasiswa itu menanyakan siapa yang dapat menjamin realisasi pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Siapa yang bertanggungjawab kalau tidak terealisasi? Basuki. Ibu kota negara menugasi tiga menteri, yakni Bappenas, PUPR, dan ATR,” jawab Basoeki diakhiri tepuk tangan para mahasiswa.

Menurutnya, pada proyek pemindahan ibu kota tersebut, Kementerian PUPR bertugas merancang dan memulai pembangunan, setelah Kementerian ATR mengamankan tanah negara. Adapun, Bappenas mengkaji perlu tidaknya memindahkan ibu kota termasuk alasan perpindahan.

Basoeki menjelaskan mulai tahun ini Kementerian PUPR membangun prasarana dasar di ibu kota baru, yakni jalan, drainase, air bersih, dan sejumlah kantor.

Kementerian PUPR akan menjadi kementerian pertama yang berpindah ke ibu kota baru. Menurut Basoeki, ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan dibentuk layaknya kota, tetapi tidak akan seramai kota perdagangan.

“Ibu kota negara baru akan pindahkan 800.000 ASN di kementerian-kementerian, bisa sekitar 1,5 juta termasuk keluarganya. Mereka butuh pendukung dan itu akan diciptakan. Maka itu, lokasi dipilih di antara dua kota yang sudah berkembang, yakni Samarinda dan Balikpapan,” kata Basoeki.

Pada Senin (26/8), Presiden Jokowi memutuskan lokasi calon ibu kota baru adalah di Kalimantan Timur dan berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Pemerintah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare yang lahannya dikuasai oleh negara.

Presiden mengemukakan lima alasan pemindahan ibukota ke Kaltim dengan memilih lokasi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara (Kukar).

Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor.

Kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia.

Ketiga, lokasinya berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Keempat, memiliki infrastruktur lumayan lengkap.

Kelima, tersedia lahan dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.

Sumber Bisnis, edit koranbumn

Check Also

Jalin Sinergi Aliansi Perguruan Tinggi BUMN Membentuk BUMN Universities

Sebagai komitmen Pertamina untuk melakukan sinergi BUMN, Pertamina ikut serta dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *