Home / Berita / Menteri Rini Klaim Laporan Keuangan Garuda Indonesia Telah Disetujui OJK

Menteri Rini Klaim Laporan Keuangan Garuda Indonesia Telah Disetujui OJK

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIIA) tahun buku 2018 yang ditolak oleh dua komisarisnya, yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, laporan itu juga telah diaudit oleh auditor akuntan publik terpercaya sebelum dinaikan. “Itu yang saya enggak ngerti kenapa dipermasalahkan, krena secara audit sudah keluar dan itu kan pakai auditor akuntan publik yang independen dan sudah dikenal dan diregister terhadap OJK,” ujar dia di Purwakarta, Jumat (26/4).

“Sebelum kita RUPS kemarin itu OJK sudah harus menyetujui bahwa laporan keuangan kita itu benar dan memang bisa diterima. Dan itu sudah dilakukan,” dia menambahkan.

Lebih lanjut, Rini juga mencibir anggapan dua komisaris yang mempertanyakan perolehan laba bersih GIIA yang berasal dari piutang. Menurutnya, hal itu wajar untuk dilakukan dan tidak melanggar aturan.

Sebagai informasi, laporan piutang GIIA itu berasal dari kontrak kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi untuk pemasangan layanan on board WiFi. Nilai kontrak yang diteken pada Desember 2018 ini mencapai USD 239,94 juta.

“Lah kan enggak apa-apa. Sama saja kan seperti begini, kita kan bikin kontrak ini orang ini yg punya wifi ini kan internasional, jadi apa sih yg dibukukan? Yang dibukukan itu kita punya kontrak,” tutur dia.

Dia pun menegaskan, perolehan piutang tersebut tidak masuk ke dalam pendapatan operasional perseroan. “Dan memang itu kan dikatakan betul-betul dan jelas, bahwa ini pendapatan lain-lain. Jelas, bukan pendapatan operasional dari Garuda,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku sudah meminta penjelasan kepada manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) terkait perbedaan pendapatan antara pihak komisaris dan manajemen terhadap pembukuan laporan keuangan 2018. Pihak bursa kini tengah berkoordinasi dengan perusahaan perihal masalah perbedaan pendapatan tersebut.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan BEI akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Garuda pada 30 April 2019 ini atau pada pekan depan. “Untuk menjelaskan nature transaksi atas pendapatan tersebut, bursa akan mengadakan hearing pada Selasa, 30 April ini,” tuturnya di Jakarta Jumat (26/4).

Sumber Merdeka,Liputan6 edit koranbumn

Check Also

Mulai Oktober 2019, Penumpang Kereta Bandara Bisa Naik dari Manggarai

Stasiun Kereta Api Bandara di Manggarai, Jakarta sudah siap dioperasikan pada Oktober 2019. Dengan begitu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *