Home / Berita / Menteri Rini Soemarno Berharap Dapatkan Solusi yang Konstruktif Terciptanya BUMN Bersih

Menteri Rini Soemarno Berharap Dapatkan Solusi yang Konstruktif Terciptanya BUMN Bersih

Banyaknya petinggi perusahaan BUMN yang terjerat kasus korupsi menjadi perhatian publik. Menteri BUMN Rini Soemarno pun mendatangi Gedung Merah Putih, yang merupakan tempat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor, pada Kamis (9/5).

Selain ditindak KPK, kasus korupsi di BUMN juga diproses oleh lembaga penegak hukum lain. Rini datang ke gedung itu, untuk menghadiri seminar yang diselenggarakan Satuan Pengawasan Internal (SPI) BUMN

Dia mengaku prihatin dan sedih dengan kondisi tersebut. Padahal menurut dia, banyak aturan yang diterbitkan untuk mencegah timbulnya benih tindakan korupsi. Selain itu, Rini mengaku pengawasan internal juga berjalan.

“Kami sangat prihatin dan sedih beberapa anggota keluarga kami tersangkut tindak pidana korupsi oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim,” kata Rini, Kamis (9/5).

Rini membeberkan regulasi yang sudah diterbitkan selama ini untuk mencegah korupsi. Pertama, peraturan menteri tentang pedoman penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan atau kecurangan yang terbit pada 2012.

Menurut dia, tujuan aturan ini memberikan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan tegas terhadap segala transaksi yang diduga terdapat unsur kecurangan.

Kedua, peraturan menteri tentang pedoman pengelolaan sistem pelaporan dugaan adanya pelanggaran. Selanjutnya bagi Direksi yang belum memiliki SOP mengenai Whistle Blowing System (WBS) agar segera dibuat. Pedoman tersebut diterbitkan pada 2015.

“Kadang direksi suka lupa buat SOP (Standar Operasional Prosedur). Jadi tolong direksi yang belum bikin SOP, di depan KPK ini, saya sampaikan SOP,” lanjut dia.

Ketiga, peraturan menteri tentang pedoman penanganan benturan kepentingan yang sudah diterbitkan tahun 2015, yang mengharuskan direksi BUMN untuk memastikan adanya penanganan yang baik terhadap potensi-potensi benturan kepentingan.

Rini mengaku menyadari bahwa salah satu sumber terjadinya praktik penyelewengan, karena adanya pembiaran terhadap gesekan atau benturan kepentingan pribadi yang terjadi.

Keempat, peraturan tentang pengendalian gratifikasi tahun 2014. Pencegahan gratifikasi akan menutup kesempatan melakukan tindakan korupsi. BUMN harus memiliki SOP mengenai pengendalian gratifikasi tersebut dan dipastikan semua pegawai memahami.

Kelima, peraturan menteri tentang pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diterbitkan tahun 2015. Direksi agar menetapkan peraturan Direksi bahwa pelaporan LHKPN agar diwajibkan ke seluruh pejabat di lingkungan BUMN.

Terakhir, peraturan menteri tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN, yang mengharuskan Direksi senantiasa harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Rini berharap dalam seminar hari ini, para peserta dapat membahas dan mencari solusi yang konstruktif guna memberikan masukan yang dapat membangun SPI kuat, tangguh dan terpercaya sehingga akan tercipta BUMN yang bersih.

Jika diperlukan adanya perubahan regulasi, dia berharap terbukanya kesempatan bagi para aparat SPI dan KementerianbBUMN untuk melakukan konsultasi perbaikan atau pembuatan peraturan yang mendukung terciptanya BUMN bersih.

“Sebab Kementerian BUMN sangat konsen terhadap keberlanjutan BUMN untuk bisa berusaha 100, 200, atau 300 tahun kedepan. Kita harus meninggalkan BUMN dalam kondisi yang sangat baik dan sangat sehat bagi generasi mendatang,” ucapnya.

Belakangan, BUMN banyak jadi sorotan karena direksinya menjadi tersangka hingga terdakwa dugaan korupsi. Direksi yang belum lama jadi tersangka adalah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir yang diduga terlibat suap PLTU Riau-1. Statusnya pun sudah dinonaktifkan dari jabatannya di PLN.

Sumber Kumparan, edit koranbumn

Check Also

Siasati Ketergantungan PLTA, Kamboja Minati Pembangkit Listrik Apung Buatan PAL

¬†Kamboja tertarik pada pembangkit listrik apung buatan Indonesia untuk menyiasati ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *