Home / Berita / Menteri Sri Mulyani Keluhkan Kualitas pendidikan dan Birokrasi Jadi Penyebab ICOR Masih Tinggi

Menteri Sri Mulyani Keluhkan Kualitas pendidikan dan Birokrasi Jadi Penyebab ICOR Masih Tinggi

Rendahnya efisiensi dalam perekonomian Indonesia menjadi salah satu penghambat utama mencapai pertumbuhan ekonomi secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan  i ncremental capital-output ratio alias ICOR Indonesia yang masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain, yaitu di atas 6. Padahal, rata-rata negara Asia Tenggara memiliki ICOR di kisaran 3-4.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat, pertumbuhan Indonesia sulit terpacu tinggi lantaran produktivitas sumber daya manusia (SDM)  masih rendah. Rendahnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan SDM membuat biaya investasi untuk mendorong pertumbuhan semakin mahal.

“Sudah hampir 10 tahun kita berkomitmen menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan tapi hasilnya belum juga maksimal. Ini terlihat dari skor Program for International Student Assessment (PISA) yang belum setinggi negara-negara lain,” kata Sri Mulyani, Jumat (9/8).

Bappenas pernah mencatat, jika Indonesia mampu meningkatkan skor PISA setara Thailand ke level 420, itu akan meningkatkan 0,6% pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia selama 2020-2060 dari baseline.

Sri Mulyani mengakui, optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan yang sangat tinggi itu menjadi tantangan. Isu seperti desentralisasi atau delegasi kewenangan di daerah, misalnya, menjadi salah satu yang paling krusial lantaran pemerintah perlu bersinergi dan saling sinkron dalam mencapai kualitas pendidikan yang seragam di seluruh Indonesia.

“Belum lagi sepertiga pendidikan kita ada di bawah Kementerian Agama, dalam bentuk Madrasah dan sebagainya,” kata Menkeu.

Selain kualitas SDM, menurut Sri Mulyani, tingginya biaya investasi juga disebabkan rumitnya birokrasi di Indonesia. Meski kebijakan reformasi birokrasi telah dijalankan, desain sistem yang efisien belum juga terwujud sepenuhnya sehingga justru menjadi beban ekonomi yang tinggi.

“Di republik ini, terrlalu banyak pembahasan daripada yang dikerjakan. Hal-hal yang sifatnya hanya penunjang justru mendapat porsi besar, sementara substansinya tidak,” pungkasnya.

Bappenas sebelumnya mengutip laporan World Economic Forum Executive Opinion Survey 2017, menunjukkan, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien dianggap sebagai faktor paling bermasalah dalam berbisnis di Indonesia.

Sumber Kontan, edit koranbumn

 

Check Also

Hingga Kuartal III/2019, Total Pelanggan PLN Berjumlah 74,16 Juta

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus gencar menambah jumlah pelanggan. Hingga kuartal III 2019, jumlah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *