Home / Berita / Pegadaian Laksanakan Program Integrasi Data Perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak

Pegadaian Laksanakan Program Integrasi Data Perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak

PT Pegadaian (Persero) hari ini melaksanakan program Integrasi Data Perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menyatakan dengan adanya integrasi ini nantinya diharapkan Pegadaian akan lebih mudah dalam melaporkan pajak.

“Program integrasi data perpajakan ini sangat bermanfaat memudahkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang lebih baik. Hal ini tentu membantu kami sebagai wajib pajak dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik,” ungkap Kuswiyoto di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, Senin (29/4).

Integrasi Data Perpajakan dengan DJP ini menurutnya memberikan manfaat bagi wajib pajak yaitu untuk efisiensi dan mengurangi cost of compliance dengan meminimalisir kesalahan administrasi perpajakan. Menurutnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, seharusnya cost of compliance Wajib Pajak BUMN bisa lebih rendah dan sanksi administrasi perpajakan bisa ditekan.

Menurut Kuswiyoto, latar belakangan dari adanya integrasi ini adalah keinginan wajib pajak BUMN untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Apalagi Kuswiyoto mengatakan kontribusi pajak yang diberikan oleh Pegadaian terus mengalami peningkatan. Pada 2017, Pegadaian menyetorkan pajak sebesar Rp 1,26 triliun. Angka tersebut naik menjadi Rp 1,44 triliun pada 2018.

Kuswiyorto menjelaskan Integrasi Data Perpajakan sudah diinisiasi dari rapat koordinasi antara pihak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 26 Desember 2016 lalu. Pada pertemuan tersebut, Kementerian BUMN memberikan dukungan terhadap rencana integrasi dan pertukaran data perpajakan. Selanjutnya dari rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut akhirnya disepakati bahwa Kementerian BUMN sangat mendukung program Integrasi Data Perpajakan dengan DJP dan meminta agar BUMN segera melakukan Integrasi Data Perpajakan.

Untuk melaksanakan program Integrasi Data Perpajakan, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar juga telah membentuk Tim Integrasi dan Pertukaran Data Perpajakan sejak tahun 2017 yang dipimpin oleh Mekar Satria Utama sebagai Pengarah. Pegadaian merupakan BUMN kelima setelah Pertamina, Telekomunikasi Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, dan Pelindo III yang melaksanakan integrasi data tahun lalu.

“Pegadaian merupakan BUMN pertama yang melaksanakan integrasi data di 2019,” tandasnya.

Sumber Kumparan, edit koranbumn

Check Also

Mulai Oktober 2019, Penumpang Kereta Bandara Bisa Naik dari Manggarai

Stasiun Kereta Api Bandara di Manggarai, Jakarta sudah siap dioperasikan pada Oktober 2019. Dengan begitu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *