Home / Berita / Pemerintah Perlebar Kanal Saluran Bulog, untuk Dongkrak Penyerapan Gabah atau Beras Petani

Pemerintah Perlebar Kanal Saluran Bulog, untuk Dongkrak Penyerapan Gabah atau Beras Petani

Penyempitan kanal penyaluran beras Perum Bulog dinilai berdampak pada lesunya penyerapan gabah atau beras di tingkat petani dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah mengusahakan pelebaran kanal saluran Bulog sebagai salah satu cara mendongkrak penyerapan tersebut.

Bulog tetap perlu menyerap gabah atau beras di tingkat petani. Sebab, harga bahan pangan itu, terutama gabah kering panen (GKP) di tingkat petani, sudah semakin anjlok di bawah biaya produksi.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/4/2019), mengatakan, dengan adanya penetapan beras Bulog sebagai beras prioritas yang disalurkan lewat bantuan pangan nontunai (BPNT), kanal penyaluran beras Bulog dapat kembali melebar.

Saat ini, Kementerian Koordinator Perekonomian sedang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memprioritaskan beras Bulog dalam program BPNT.

”Untuk penyerapan dalam negeri, kami sedang menggiatkan pengoptimalan dengan mengecek mesin pengering (dryer) agar daya simpannya menjadi lebih lama,” kata Musdhalifah Machmud.

Kanal penyaluran beras Bulog dalam tiga tahun terakhir memang semakin berkurang. Hal itu karena ada peralihan mekanisme bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) dari secara langsung menjadi secara nontunai.

Bulog mencatat, penyaluran bansos rastra kepada keluarga penerima manfaat (KPM) cenderung menurun. Secara berturut-turut, angka realisasinya sebesar 2,78 juta ton pada 2016, sebanyak 2,54 juta ton (2017), dan 1,2 juta ton (2018).

Dengan skema BPNT, beras dari Bulog bersaing dengan beras-beras lainnya di agen-agen penyaluran, termasuk e-warong. Sebab, KPM menerima BPNT dan membelanjakannya sendiri di agen-agen tersebut, salah satunya untuk membeli beras.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial MO Royani mengatakan, program BPNT aktif digencarkan sejak 2017. Pada tahun itu, program tersebut diterapkan di 44 kabupaten/kota dan pada 2018 bertambah menjadi 219 kabupaten/kota.

”Tahun ini akan bertambah 295 kabupaten/kota sehingga jumlahnya menjadi 514 kabupaten/kota atau 100 persen yang menerapkan BPNT,” katanya.

Kementerian Sosial, kata Royani, menargetkan penerapan program BPNT di semua kabupaten/kota itu dapat terlaksana pada Oktober 2019. Dari total 514 kabupaten/kota, sebanyak 295 kota yang saat ini tengah beralih ke program BPNT akan mendapatkan bansos rastra jika belum dilayani secara nontunai.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pada Januari-April 2019, Bulog ditugaskan menyalurkan 213.000 ton beras bansos rastra ke 5,3 juta KPM di 295 kabupaten. Per 3 April 2019, realisasinya baru 125.000 ton.

Sisanya masih akan terus didistribusikan hingga akhir April 2019. Kendala utamanya ada di pendataan dan verifikasi data penerima bantuan oleh Kementerian Sosial.

”Selain itu, ada sejumlah daerah yang sulit dijangkau, misalnya di Kepulauan Riau, kami menghadapi tantangan ombak tinggi dan pelayaran kapal yang tidak selalu ada setiap waktu,” tutur Tri.

Terkait penerapan BPNT 100 persen per 1 Oktober 2019, Tri memperkirakan, total kebutuhan beras untuk bansos rastra dari 1 Januari 2019 hingga akhir September 2019 bisa mencapai 350.000 ton. Meskipun demikian, Bulog juga sudah mengkaji pasar komersial sebagai alternatif kanal penyaluran.

Serapan beras

Seiring dengan pelaksanaan program BPNT, pengadaan beras dalam negeri turut merosot. Bulog mendata, realisasi pengadaannya secara berturut-turut sekitar 2,84 juta ton (2016), 1,98 juta ton (2017), dan 1,5 juta ton (2018).

Tri menambahkan, di sisi lain, Bulog tetap berupaya menyerap gabah dan beras di tingkat petani. Hal itu terus dilakukan Bulog agar harga gabah di tingkat petani tidak semakin jatuh.

Berdasarkan data Bulog, realisasi pengadaan cadangan beras pemerintah pada Kamis (4/4/2019) mencapai 99.444 ton. Sebelumnya Bulog berkomitmen menyerap gabah atau beras petani dengan mengandalkan panen pada Maret dan April 2019. Target serapan harian itu dapat mencapai 20.000 ton setara beras. Namun, saat ini rata-rata serapan harian itu baru mencapai 8.000 ton setara beras.

Peneliti Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), M Husein Sawit, mengemukakan, penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog salah satunya dipengaruhi kepastian penyaluran di hilir. Perhitungan proyeksi penyaluran beras itu berpengaruh pada jumlah serapan.

”Kalau Bulog mau serap banyak, penyalurannya bagaimana? Kalau disimpan terus-menerus, bisa turun mutu,” katanya.

Mengutip data Bulog, Husein menyatakan, kondisi seretnya pengadaan dan menyempitnya penyaluran tecermin dari stok awal 2019 atau stok akhir 2018 yang sebesar 2,1 juta ton. Angka ini turut memengaruhi rencana penyerapan dan penyaluran Bulog pada 2019.

Terkait rencana prioritas beras Bulog di agen-agen penyalur BPNT seperti e-warong, Kementerian Sosial belum memberikan sinyal realisasi. ”Tidak ada rencana itu (prioritas beras Bulog) hingga saat ini,” ucap Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA.

Sumber Kompas, edit koranbumn

Check Also

Jasa Tirta I Partisipasi ICWRDEP 2019 di Gedung Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

Bertempat di Auditorium Prof Ir Suryono, Gedung Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 12-13 Oktober 2019 dilaksanakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *