Home / Berita / Polemik Garuda (9) : OJK Minta BEI Verifikasi Laporan Keuangan Garuda Indonesia

Polemik Garuda (9) : OJK Minta BEI Verifikasi Laporan Keuangan Garuda Indonesia

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memverifikasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya penolakan dari dua komisaris perusahaan pelat merah ini terhadap laporan keuangan tersebut.

“Kami meminta Bursa Efek dan SRO (Self Regulatory Organizations) melakukan hal itu, nanti hasilnya bisa dilaporkan ke OJK,” kata Wimboh saat ditemui usai menghadiri acara Simpanan Pelajar Day di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.

Sebelumnya, dua komisaris lama perusahaan maskapai pelat merah tersebut, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, keduanya dari PT Trans Airways, menolak menekan laporan keuangan yang mencatat pembukuan Garuda Indonesia selama setahun. Keduanya menilai laporan keuangan Garuda Indonesia bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Negara Nomor 23 lantaran telah mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang.

Piutang yang dimaksud berasal dari perjanjian kerja sama antara PT Garuda Indonesia Tbk dengan PT Mahata Aero Teknologi, sebuah perusahaan pemasang instalasi jaringan wifi di dalam kabin pesawat. Akibat polemik di tubuh perusahaan yang telah go-public ini, Bursa Efek Indonesia atau BEI memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia pada 30 April 2019.

Menurut Wimboh, OJK  tidak mengawasi Garuda Indonesia secara langsung karena bukan merupakan lembaga pembiayaan seperti bank dan asuransi. Akan tetapi, OJK bisa mengawasi bagaimana Garuda Indonesia mematuhi prosedur dalam hal transparansi keuangan dan market conduct. “Dalam rangka audited reporting,” kata dia.

Selain itu, Wimboh juga mengatakan bahwa lembaganya tidak mengatur soal hasil audit yang dikeluarkan Kantor Akuntan Publik. Kebenaran dan verifikasi mengenai laporan keuangan Garuda Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk bisa dilakukan oleh organisasi profesi. Tapi pada intinya, kata Wimboh, pihak yang tidak sepakat atau merasa dirugikan dari sebuah laporan keuangan bisa saja melaporkannya. “Silahkan saja, nanti akan diproses,” kata dia.

Sumber Tempo, editkoranbumn

Check Also

4 Pembangkit Energi Baru untuk Papua

Perusahaan Lisrik Negara menetapkan empat pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) untuk Provinsi Papua dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *