Home / Berita / Rakor Menko Pertegas Porsi Uang Ganti Kerugian Proyek Jalan Tol Medan-Binjai

Rakor Menko Pertegas Porsi Uang Ganti Kerugian Proyek Jalan Tol Medan-Binjai

Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dilakukan. Namun hingga saat ini, masih ada hambatan dalam urusan pertanahan Jalan Tol Medan-Binjai khususnya Seksi 1 di Tanjung Mulia.
“Untuk itu, dalam rapat koordinasi hari ini, kita membahas dan memutuskan hal-hal terkait pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, agar selesai sesuai target, Oktober 2019” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai pada Rabu (20/2) di kantornya.
Keputusan yang diambil antara lain sebagai berikut:
1. Menegaskan porsi Uang Ganti Kerugian, yakni70% kepada masyarakat Kampung Tua yang menguasai tanah dan sisanya 30% diberikan kepada pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Ahli Waris Pemegang Grant Sultan,sesuai dengan nilai ganti rugi yang dinilai oleh appraisal (penilai tanah). Porsi ini sebenarnya telah ditetapkan Menteri ATR/Kepala BPN pada November 2017.
2. Apabila pemegang SHM tidak menyetujui Uang Ganti Kerugian sebesar 30% maka Pemerintah ProvinsiSumatera Utara diminta untuk:
a. Melakukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Setempat dan selanjutnya Kantor Pertanahan melakukan pemutusan hubungan hukum atas SHM dimaksud setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri.
b. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Pemprov Sumatera Utara untuk melakukan pembatalan SHM secara administratif.
3. Aparat penegak hukum di pusat dan di daerah agar mendukung kebijakan Menteri ATR/BPN di atas supaya PSN Jalan Tol Medan-Binjai dapat dituntaskan pada Oktober 2019.
4. Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Walikota Medan agar mengawal dan memfasilitasi upaya percepatan penyelesaian masalah pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1
Pembangunan fisik pun akan segera dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya setelah pembayaran Uang Ganti Kerugian 70% kepada masyarakat yang menguasai tanah dan diikuti dengan proses pengosongan lahan tersebut dengan target selesai pada Maret 2019.
“Pembebasan tanah akan selesai akhir maret sampai pengosongan, sehingga awal april bisa dimulai pembangunan,” tegas  Menko Darmin.
Sebagai informasi, Jalan tolini sebenarnya telah dioperasikan mulai seksi 2 (Helvetia-Semayang) hinggaSeksi 3 (Semayang-Binjai) sepanjang 19,37 km (termasuk jalan akses ke simpang susun), sedangkan yang belum beroperasi adalah Seksi 1 (Tanjung Mulia-Helvetia) sepanjang 6,07 km.
Turut hadi dalam rapat koordinasi kali ini Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofjan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, Kepala Bareskrim yang mewakiliKapolri, Asrenum Panglima TNI, WalikotaMedan Dzulmi Eldin, Bupati Batubara Zahir, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mugiarso, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Kemananan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi
Sumber Ekon, edit koranbumn

Check Also

Penjelasan Waskita Karya Terkait Penampakan Foto Japek II Elevated Disebut Meliuk-liuk

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai kontraktor proyek Jalan Tol Jakarta–Cikampek (Japek) II Elevated memberikan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *