Home / Berita / Review PKBL Angkasa Pura II (1) : Program Kemitraan

Review PKBL Angkasa Pura II (1) : Program Kemitraan

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PKBL PT. ANGKASA PURA II (PERSERO)

Sebagai salah satu perusahaan BUMN, PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peran dan tanggung jawab sosial PT Angkasa Pura II (Persero) dilaksanakan melalui PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Semangat PKBL PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan bentuk komitmen tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Pelaksanaan PKBL pada PT. Angkasa Pura II (Persero) dimulai sejak tahun 1991 yang dahulu unit yang melaksanakan bernama PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Keputusan dan Peraturan Kementrian BUMN selaku pemegang saham BUMN merupakan dasar hukum dari pelaksanaan PKBL adalah : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor : Kep-216/M-PBUMN/1999, tanggal 28 September 1999, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN; Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; Keputusan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Selain itu pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di dasarkan kepada Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor : PD.05.08/09/2015/0059 tanggal 07 september 2015 tentang Sistem dan Prosedur Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero).

DEFINISI PROGRAM KEMITRAAN

Program Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan PT. Angkasa Pura II (Persero) agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi PT. Angkasa Pura II (Persero) melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan.

Sektor usaha yang dapat diberikan bantuan pinjaman adalah Industri, Jasa, Perdagangan, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Lainnya.

KRITERIA USAHA KECIL

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  2. Milik Warga Negara Indonesia;
  3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
  4. Bentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
  5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
  6. Telah melakukan kegiatan usaha paling singkat 1 (satu) tahun (ketentuan ini tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari program kemitraan BUMN Pembina);
  7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable);
  8. Tidak sedang dibina oleh BUMN Pembina lain.

BENTUK PROGRAM KEMITRAANN

Pelaku usaha kecil mengajukan permohonan pinjaman kepada Vice President Of CSR, dengan melampirkan proposal sebagai berikut :

    1. Pinjaman Kemitraan

Pinjaman kemitraan untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Masa cicilan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jasa administrasi pinjaman sebesar 6 % (enam persen) flat per tahun.

    2. Pembinaan Kemitraan

Pembinaan kepada mitra binaan dalam bentuk promosi/pameran dan pendidikan/pelatihan, pembinaan tersebut bersifat hibah. Program Promosi adalah sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada para Mitra Binaan dengan sasaran para mitra binaan dapat meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya menjadi tangguh dan mandiri. Program Pendidikan atau Pelatihan adalah sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada para Mitra Binaan supaya menjadi tangguh dan mandiri. Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan kepada Mitra Binaan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam berusaha, sehingga mereka dapat lebih meningkatkan produktifitas.

Sumber  Situs Web AP2

Check Also

Penjelasan Staf Erick Thohir Terkait Moratorium Pendirian Anak Usaha BUMN

Terbitnya Keputusan Menteri yang mengatur tentang penataan anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan perusahaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *