Home / Berita / Sanksi OJK Terkait Kasus Penyajian LKT Garuda Indonesia

Sanksi OJK Terkait Kasus Penyajian LKT Garuda Indonesia

Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia qq. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan pihak terkait lainnya, serta melakukan pemeriksaan terkait kasus penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan memberikan sanksi kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers OJK bersama Kemenkeu pada (28/6)⁣.
⁣⁣⁣⁣
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Fakhri Hilmi menyampaikan beberapa sanksi yang diberikan OJK sebagai berikut:⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
1. Memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali LKT dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi.⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
2. Mengenakan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp100 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan OJK tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
3. Mengenakan Sanksi Administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp100 juta kepada seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan Bapepam tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
4. Mengenakan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp100 juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menandatangani Laporan Tahunan periode 2018 atas pelanggaran Peraturan OJK tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.⁣⁣⁣⁣
⁣⁣
5. Mengenakan Sanksi Administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada Sdr. Kasner Sirumapea Rekan pada KAP Tanubrata, Sutanto. Fahmi, Bambang & Rekan.⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
6. Memberikan Perintah Tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto. Fahmi, Bambang & Rekan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu paling lambat tiga bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK.⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Pengenaan sanksi dan/atau Perintah Tertulis dilakukan OJK sebagai langkah tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sumber OJK, edit koranbumn

Check Also

Menteri Erick Thohir Gelar Sertijab di Kantor Kementerian BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kabinet Indonesia Maju Erick Thohir tiba di Kementerian BUMN …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *