Home / Berita / Uji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Uji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan terkait kewenangan penyidikan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Anwar Usman pada Selasa (9/4/2019) untuk mendengarkan keterangan dua saksi pemerintah. Saksi pertama Analis Utama Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Kombes Pol. Dr. Warasman Marbun dan saksi kedua Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (BNI) Johansyah.⁣

Sidang ini menguji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yakni frasa penyidikan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁣

Dalam keterangannya, Analis Utama Divisi Hukum Polri menjelaskan, adanya kewenangan penyidikan di OJK tidak akan mengurangi kewenangan penyidikan dari pihak kepolisian dan tidak membuat tumpang tindih kewenangan penyidikan OJK dan Polri. ⁣

Sementara Pemimpin Divisi Hukum PT BNI menjabarkan dari sisi hukum materiil dan formil yang dinilainya sudah memberikan kepastian hukum. Pada pasal 49 ayat 1 UU OJK telah termaktub bahwa penyidik OJK dalam melaksanakan wewenangnya merujuk pada KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) kalau tidak diatur khusus di UU OJK. Rumusan ini sudah memberi kepastian baik dari sisi hukum materiil maupun hukum formilnya.⁣

Karena sudah biasa bertugas sebagai pengawas, kewenangan penyidikan OJK akan memudahkan proses identifikasi dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.⁣

Sumber OJK, edit koranbumn

Check Also

Peruri Gelar Best Employee & Innovation Award 2019

Peruri menyelenggarakan malam penganugerahan/awarding night kepada penerima penghargaan dan pemenang Best Employee & Innovation Award …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *