Home / Berita / Wapres Jusuf Kalla Amanatkan Sengketa KBN-KCN Bersandar Putusan Pengadilan yang Berlaku

Wapres Jusuf Kalla Amanatkan Sengketa KBN-KCN Bersandar Putusan Pengadilan yang Berlaku

Penyelesaian sengketa pengelolaan pelabuhan yang melibatkan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan mitranya harus bersandar pada putusan pengadilan yang berlaku.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan saat ini industrialisasi merupakan upaya tercepat untuk mensejahterakan masyarakat.

Untuk itu seluruh industri yang ada harus dikelola dengan baik dan didorong tumbuh terus berkembang. Akan tetapi jika terjadi persoalan hukum yang menghambat maka apapun keputusan pengadilan harus dihormati.

“Karena itu proses hukum harus berjalan sebaik-baiknya. Seadil-adilnya sehingga tentu hasil yang baik untuk kita semuanya,” kata Jusuf Kalla (JK) di Cilincing, Selasa (23/4/2019).

Menurut Wapres, hal utama yang didorong pemerintah adalah faktor kebenaran, keadilan dan keuntungan negara.

“Karena ini milik pemerintah maka tentu apa yang terbaik untuk pemerintah dan juga bagi masyarakat keseluruhan. Unuk itu adalah sangat penting untuk dijaga [aset negara],” katanya.

Seperti diketahui, saat ini PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tengah bersengketa dengan PT Karya Citra Nusantara  (KCN) terkait dengan izin konsesi Pelabuhan Marunda. KBN telah menang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saat ini sengketa tersebut dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan pemerintah terus berkomitmen mendukung industri Ini terlihat dari kebijakan yang dibuat, seperti mempermudah fasilitas dasar untuk mempercepat perkembangan industri.

“Bagaimana [pemerintah] memajukan industri? ya tentu pertama dengan menjaga industri yang ada untuk berkembang sebaik-baiknya [melalui kebijakan] dan kedua menjaga infrastruktur, menjaga seluruh sistem yang ada,” katanya.

Jusuf Kalla juga mengharapkan para karyawan di dalam industri untuk memberikan dukungan dan kinerja terbaik.

Dia mencontohkan KBN yang memiliki luas 600 hektare (Ha) lebih jika berbentuk sawah maka hanya mampu menyerap 1.500 orang tenaga kerja paling banyak. Jika areal yang sama berupa industri, dapat terserap sedikitnya 50.000—100.000 tenaga kerja.

Sumber KBN,bisnis edit koranbumn

Check Also

Mulai Oktober 2019, Penumpang Kereta Bandara Bisa Naik dari Manggarai

Stasiun Kereta Api Bandara di Manggarai, Jakarta sudah siap dioperasikan pada Oktober 2019. Dengan begitu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *