Home / Berita / Workshop BUMN & Anak Usaha BUMN 26 Juli 2019 : Memahami Aspek Hukum Penyelesaian Piutang Bermasalah (Kredit Macet)  BUMN / Anak Perusahaan BUMN & Implikasinya Terhadap Pelaporan Keuangan

Workshop BUMN & Anak Usaha BUMN 26 Juli 2019 : Memahami Aspek Hukum Penyelesaian Piutang Bermasalah (Kredit Macet)  BUMN / Anak Perusahaan BUMN & Implikasinya Terhadap Pelaporan Keuangan

Workshop BUMN & Anak Usaha BUMN

Diselenggarakan di Bandung

26 Juli 2019

 

MEMAHAMI ASPEK HUKUM PENYELESAIAN

PIUTANG BERMASALAH (KREDIT MACET)  BUMN / ANAK PERUSAHAAN BUMN

&

IMPLIKASINYA TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN 

Isu piutang bermasalah (kredit macet) kerap dihadapi oleh praktisi BUMN. Manajemen BUMN harus melakukan assessment terhadap sejauhmana BUMN telah melaporkan dan mengungkapkan dampak piutang bermasalah terhadap kondisi keuangan.

Assessment terhadap piutang bermasalah tentunya tidak dapat dilakukan tanpa memahami aspek hukum piutang dan penyelesaian piutang bermasalah (kredit macet) sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, pembebanan gadai berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan lain-lain.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyelesaian piutang bermasalah (kredit macet) dapat dilakukan, baik melalui pengadilan (in-court) atau di luar pengadilan (out-court). Penyelesaian piutang bermasalah melalui pengadilan dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata (KUH Perdata), kepailitan dan perdamaian berdasarkan UU KPKPU. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) baik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase.

Disisi lain, Dewan Standar Akuntansi Keuangan akan memberlakukan PSAK 71, “Instrumen Keuangan” yang akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2020. PSAK 71 mengatur pedoman bagaimana melakukan penurunan nilai piutang (aset keuangan)  dengan mengklasifikasikan piutang terlebih dahulu berdasarkan kategori “performing”, “non-performing” dan “under performing”. Penerapan PSAK 71 tentu harus memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait hukum jaminan yang ada di Indonesia.

Tujuan Workshop:

  1. Memberikan pemahaman terkait aspek hukum piutang bermasalah (kredit macet) dan penyelesaian piutang bermasalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
  2. Memberikan pemahaman terkait penerapan PSAK 71 dalam mencatat penurunan nilai piutang bermasalah (kredt macet) dengan memperhatikan keberadaan jaminan (agunan).

Topik Pembahaasan:        

Sesi I:        Piutang bermasalah dalam perspektif KUH Perdata, UU KPKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya,

Sesi II:       Penyelesaian sengketa piutang bermasalah di pengadilan (in-court) dan di luar pengadilan (out-court),

Sesi III:      Memahami skema-skema penyelesaian piutang bermasalah dengan jaminan (hak tanggungan, jaminan gadai, jaminan hipotik, jaminan fidusia, garansi perorangan, garansi personal dan jaminan lainnya),

Sesi IV:      Penerapan PSAK 71 dan PSAK terkait lainnya dalam mencatat dan mengungkapkan piutang bermasalah (kredit macet).  .

 

Pemateri:

Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak, CA, ACPA

(Akademisi, Praktisi dan Penulis)

 

Peserta:

  1. Dewan Direksi,
  2. Dewan Komisaris,
  3. Sekretaris Perusahaan
  4. Komite Audit, Internal Auditor,
  5. Divisi Keuangan, Divisi Akuntansi,
  6. Divisi Legal, Divisi SDM, Divisit General Affairs, dll

 

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat         : Hotel Berbintang di  Bandung

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juli  2019

Waktu              : 08:30 – 16.30 WIB

 Kontribusi Kepesertaan :

 Rp. 3.850.000,-/peserta

– Biaya termasuk paket meeting selama 1 hari, Seminar Kit

– Biaya Tidak termasuk Penginapan /akomodasi

 

Informasi Lebih Lanjut :

Email : pelatihanbumn@gmail.com, koranbumn@gmail.com

Pendaftaran / Contact Person :

0813  8084  1716 (Erik)

Registrasi via Sms/wa :  0813 8084 1716

 

Check Also

LPEI Dorong Generasi Muda Jadi Eksportir Unggul, Lebih Dalami Potensi Eksportasi

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mendorong pelaku usaha dalam negeri termasuk generasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *