Home / Berita / Workshop BUMN dan Anak Perusahaan 30 Agustus 2019 : Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri & Sanksi Pidana Ketenagakerjaan (Dalam Konteks Pengelolaan Resiko)

Workshop BUMN dan Anak Perusahaan 30 Agustus 2019 : Kontrak Kerja, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri & Sanksi Pidana Ketenagakerjaan (Dalam Konteks Pengelolaan Resiko)

Workshop BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

KONTRAK KERJA, OUTSOURCING, PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI & SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN

(Dalam Konteks Pengelolaan Risiko  BUMN / Anak Perusahaan BUMN)

Bandung, 30 Agustus 2019

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU K) telah diberlakukan lebih dari satu dekade. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan terkait (1) kontrak kerja, baik Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja dengan Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), (2) Perselisihan Hubungan Industri (PHI), (3) besaran imbalan pasca kerja yang terdiri dari Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, dan (4) sanksi pidana ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan MK-RI No.012/PUU-1/2003 terkait pasal 158 dan 160 UU K, yaitu PHK sebagai implikasi apabila seorang karyawan melakukan tindak pidana. Disamping itu, pemerintah juga telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015).

Dan bagaimanakah seharusnya BUMN/anak perusahaan BUMN mempekerjakan karyawan outsourcing? Khusus untuk BUMN, Kementerian BUMN telah mengeluarkan SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN dan SE-02/MBU/2014 tentang Kebijakan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Outsourcing). Isu outsourcing sempat menjadi sorotan DPR-RI dan pemerintah karena BUMN sering dianggap mempekerjakan tenaga outsourcing dan karyawan dengan PKWT tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan Lokakarya:

  • Membekali praktisi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
  • Membekali praktisi dalam menangani berbagai masalah seperti pengupahan, outsourcing, PHI dan pidana ketenagakerjaan.

 Topik Pembahasan:

  • Pengupahan dan manfaat imbalan pasca kerja yang harus diberikan kepada karyawan berdasarkan PP 78/2015 dan UU K,
  • Kontrak Kerja berdasarkan UU K (PKWT dan PKWTT) baik untuk tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing (TKA), Putusan MK-RI No.012/PUU-1/2003 terkait PHI dan PHK,
  • SE-06/MBU/2013 dan SE-02/MBU/2014 terkait pekerja outsourcing dan penanganan masalah pekerja outsourcing BUMN/anak perusahaan BUMN.
  • Sanksi pidana ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja berdasarkan UU K.

Pembicara:   

Marisi P. Purba, SE, MH, Ak, CA, ACPA (Penulis, Praktisi dan Akademisi)

Peserta:

Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Internal Auditor, Unit Keuangan, Unit Akuntansi, Unit Legal, Unit SDM, Unit General Affairs dll

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat            : Hotel Berbintang di  Bandung

Hari/Tanggal   : Jumat, 30 Agustus 2019

Waktu              : 08:30 – 16.30 WIB

Kontribusi Kepesertaan :

Rp. 3.850.000,-/peserta 

– Biaya termasuk paket meeting selama 1 hari, Seminar Kit

– Biaya Tidak termasuk Penginapan /akomodasi

Informasi Lebih Lanjut :

 Email : pelatihanbumn@gmail.com, koranbumn@gmail.com

Pendaftaran / Contact Person :

0813  8084  1716 (Erik)

Registrasi via Sms/wa :  0813 8084 1716

 

Check Also

Kembangkan Bisnis Kargo Udara, Pesawat Tanpa Awak Garuda Indonesia Masuk Proses Sertifikasi

Kementerian Perhubungan sedang memproses sertifikasi pesawat tanpa awak atau unmanned aircraft vehicle yang akan digunakan PT Garuda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *