Hingga penghujung 2021 Perum Bulog mencatat total serapan beras dalam negeri dari petani telah mencapai 1,2 juta ton. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan, dengan tingginya serapa tersebut dipastikan pada tahun ini tidak ada impor beras.
“Ini merupakan tahun ketiga secara berturut-turut pemerintah tidak melaksanakan impor beras,” kata Buwas, sapaan akrabnya dalam konferensi pers, Selasa (28/12).
Buwas mengatakan, total serapan beras tahun ini ini merupakan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dari tiga tahun sebelumnya. “Keberhasilan kita dalam melakukan penyerapan beras dalam negeri tahun ini merupakan hasil kerja keras jaringan Bulog di seluruh Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Penyerapan beras dalam negeri ini sangat membantu petani Indonesia yang kesulitan menjual beras mereka,” ujarnya.
Ia sekaligus menambahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa prakiraan produksi beras nasional pada Triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 11,61 juta ton. Ia mengatakan, Bulog siap untuk menyerap kembali produksi tersebut untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait kecukupan stok beras dalam negeri.
“Selain untuk memupuk stok sebagai cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri ini juga menggerakkan perekonomian di tingkat petani sehingga dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi selama pandemi Covid-19 ini”, tambah Budi Waseso.
Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, di sepanjang 2021 Bulog juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen dengan melaksanakan operasi pasar. Hingga saat ini Bulog telah menyalurkan beras KPSH mencapai hampir 700 ribu ton dengan melibatkan berbagai stakeholder.
Disamping itu, untuk meringankan beban pengeluaran kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat akibat Pandemi Covid 19, Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Perum Bulog pada tahun ini juga sukses menyalurkan Bantuan Beras PPKM (BB-PPKM) dilakukan dengan tuntas 100 persen kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak total 28,8 juta KPM di seluruh Indonesia.
Sumber Republika, edit koranbumn
