Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melantik anggota direksi PT Geo Dipa Energi (Persero)(GDE), di Gedung Juanda I, Jakarta, Kamis (7/4/2022). Pelantikan tersebut dilakukan dengan mengambil sumpah bagi tiga anggota direksi baru GDE.
Sebelumnya Direktur Utama GDE yang dijabat oleh Riki Firmandha Ibrahim, digantikan oleh M. Ikbal Nur. Ikbal bukan nama asing bagi GDE. Ia sempat menjabat sebagai Direktur Keuangan GDE untuk masa periode 2016-2020 dan pada tahun 2020-2021 menjabat sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatra dan Kalimantan PT PLN (Persero).
Selanjutnya, pergantian juga dilakukan pada posisi Direktur Operasi yang dijabat Dodi Herman serta Direktur Umum dan SDM yang dijabat Aulijati Wachjudiningsih untuk masa kerja 2016-2021. Kemenkeu melantik Supriadinata Marza dan Yudistian Yunis sebagai Anggota Direksi.
Suriadinata sebelumnya menjabat sebagai General Manager Project Management Unit (GM PMU) GDE. Sementara Yudistian Yunis merupakan Direktur Operasi PT PLN Gas dan Geothermal sejak 2018.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran direksi GDE sebelumnya atas dedikasi yang telah dilakukan dalam melaksanakan tugas membangun koorporasi GDE.
Ia berpesan kepada Anggota Direksi baru GDE untuk menjadikan GDE perusahaan yang memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan energi.
“GDE adalah perusahaan renewable energi bidang geothermal, sebuah potensi yang sangat besar di Republik Indonesia. Sudah seharusnya GDE bisa menjadi perusahaan yang mampu terus melakukan eksplorasi dan mengembangkan renewable energi bagi Indonesia ke depan. Saya berharap direksi memahami kebutuhan strategis, baik yang dipicu kondisi global maupun kepentingan nasional,” katanya.
Sri Mulyani juga berharap kehadiran anggota direksi baru GDE, mampu melakukan berbagai terobosan dalam percepatan pemanfaatan energi terbarukan di sektor panas bumi. Khususnya pengembangan yang dilakukan oleh GDE untuk Dieng 2 dan Patuha 2, serta berbagai penugasan pemerintah lainnya seperti government drilling, komitmen dalam upaya mengurangi emisi karbon menuju Net Zero Emission, serta menerapkan prinsip-prinsip Good Governance untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan bagi perusahaan.
Sumber Republika, edit koranbumn
