Home / Berita / BRI Syariah Berencana Ramaikan Bisnis Kartu Pembiayaan

BRI Syariah Berencana Ramaikan Bisnis Kartu Pembiayaan

PT Bank BRI Syariah Tbk. berencana untuk masuk dalam bisnis kartu pembiayaan, menimbang masih terbatasnya pemain dari kalangan perbankan syariah di ceruk bisnis ini.

Pemain di bisnis kartu pembiayaan masih terhitung sedikit di industri perbankan syariah. Hingga saat ini, baru ada dua bank syariah yang menerbitkan kartu pembiayaan, yaitu PT Bank BNI Syariah dan UUS Bank CIMB Niaga.

Sekretaris Perusahaan PT Bank BRI Syariah Tbk. Indri Tri Handayani menilai peluang bisnis kartu pembiayaan syariah di perbankan syariah memang cukup besar.

Meskipun begitu, dibutuhkan modal atau biaya yang besar untuk membangun infrastruktur jika ingin menerbitkan kartu pembiayaan secara mandiri. Pengembangan sistem dan SOP juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

“BRI Syariah memang berencana menerbitkan kartu pembiayaan syariah, secepatnya, namun tidak tahun ini,” katanya belum lama ini.

Perseroan saat ini tengah mempersiapkan pengembangan sistem dan infrastruktur. Indri mengatakan, untuk menerbitkan kartu pembiayaan syariah memang dibutuhkan persiapan yang lengkap dan tersistemasi.

Sebaliknya, Direktur utama PT Bank BCA Syariah John Kosasih mengatakan perseroan belum ada rencana menerbitkan kartu pembiayaan dalam waktu dekat. Kartu pembiayaan memang belum menjadi prioritas bisnis perseroan.

Menurut John, ke depan kartu pembiayaan secara fisik tidak akan lagi dibutuhkan. Seluruh layanan bisa difungsikan secara digital searah dengan semakin berkembangnya teknologi.

“Memang ke depan no physical card needed, semua stored di mobile. Ke depan seperti itu,” katanya kepada Bisnis, Minggu (30/6/3019).

John juga menyoroti persaingan dalam bisnis kartu pembiayaan cukuplah ketat. Tidak hanya perbankan lokal, perbankan asing juga banyak yang bermain di ceruk bisnis ini.

Secara fungsi, kartu pembiayaan syariah dan kartu kredit konvensional memiliki kesamaan, yaitu sebagai alat transaksi dan pembayaran, kemudian dari sisi angsuran dan keuntungan, yang membedakan adalah mekanisme dan akad yang digunakan.

“Dalam bisnis ini memang ada minimal threshold, kalau jumlah member dan usage tidak meet the threshold, the business don’t make sense,” tuturnya.

Sumber Bisnis, edit koranbumn

Check Also

Perampingan Tujuh Deputi, Muncul Tiga Deputi Baru di Kementerian BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perampingan struktur organisasi kementerian dengan memberhentikan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *