Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.
Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, roadmap investasi Danantara Investment Management (DIM) 2026 dirancang untuk menjalankan mandat ganda dalam menghasilkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi nasional.
“Roadmap investasi kami disusun dengan pendekatan yang terukur, berorientasi pada penciptaan nilai lintas generasi. Mandat kami jelas: menghadirkan imbal hasil yang sehat bagi negara, sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (2/12).
Rosan menyebut, Danantara akan berfokus pada strategi pengembangan proyek-proyek strategis, penguatan sektor-sektor prioritas, dan diversifikasi portofolio lintas kelas aset serta geografi. Kerangka strategi ini dibangun melalui pendekatan investasi yang terukur dan terdiversifikasi, memadukan investasi strategis jangka panjang dengan investasi privat dan publik yang memberikan arus kas lebih stabil.
Pendekatan tersebut memastikan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil, sekaligus memungkinkan Danantara Indonesia membiayai proyek pembangunan berdampak besar bagi masyarakat dan menjaga ketahanan portofolio dalam jangka panjang.
Rosan Roeslani menekankan, pendekatan terukur menjadi prinsip inti dalam strategi portofolio Danantara Indonesia. Setiap keputusan investasi harus memenuhi dua tujuan yaitu menjaga nilai aset negara dan memastikan manfaat yang kembali kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Selain itu, Danantara juga menerapkan kerangka klasifikasi proyek strategis yang ketat dan transparan untuk memastikan setiap investasi selaras dengan aspirasi pembangunan nasional, memiliki dampak sosial-lingkungan berskala besar, memberikan nilai ekonomi signifikan, dan tetap layak secara komersial.
Kerangka ini menjadi acuan Danantara Indonesia dalam memilih proyek-proyek yang benar-benar mendukung pembangunan kapasitas nasional dan menciptakan nilai lintas generasi.
Dalam kesempatan tersebut, Rosan memaparkan dua contoh penerapan kerangka tersebut, salah satunya Proyek Kampung Haji di Makkah yang diinisiasi melalui Inpres No. 15/2025. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan kualitas akomodasi bagi jamaah haji Indonesia, yang merupakan jamaah terbesar di dunia, sekaligus menjawab kebutuhan akan solusi pelayanan yang lebih permanen dan terencana.
Proyek ini dijalankan melalui dua pendekatan, yakni mengikuti proses lelang lahan yang dibuka otoritas Arab Saudi serta mengeksplorasi opsi akuisisi aset dan pengembangan lahan alternatif.
Inisiatif tersebut diproyeksikan membuka hingga 7.500 lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia serta menghasilkan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun melalui penguatan ekosistem halal.
“Project Berkah bukan hanya soal akomodasi jamaah, tetapi tentang membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia dan meningkatkan standar pelayanan publik bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah haji,” ungkapnya.
Di samping itu, Rosan juga memaparkan proyek waste-to-energy (WtE) sebagai contoh proyek strategis domestik yang mendukung agenda ketahanan energi dan penanganan darurat sampah nasional.
Proyek ini berpotensi menciptakan 3.500-4.500 lapangan kerja selama konstruksi, ratusan pekerjaan tetap saat operasi, serta potensi kontribusi hingga Rp1,6 triliun per tahun terhadap PDB pada masa pembangunan.
Rosan menegaskan bahwa proyek seperti WtE menunjukkan bagaimana Danantara Indonesia mengarahkan modal ke inisiatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dan infrastruktur dasar.
Sementara, Chief Investment Officer Pandu Patria Sjahrir menegaskan pentingnya disiplin tata kelola, mitigasi risiko, dan ketepatan eksekusi dalam menjalankan mandat investasi. RKAP 2026 tersebut disusun agar dapat memperkuat fondasi investasi Danantara Indonesia, memastikan kesiapan proyek, memperdalam kualitas uji tuntas, dan menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil.
Ia menambahkan bahwa standar tata kelola, transparansi, serta integritas proses menjadi pilar utama dalam setiap keputusan investasi.
“Fokus kami adalah memastikan setiap proyek tidak hanya bankable, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
Sumber CNBC Indonesia, edit koranbumn
