Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan instrumen surat utang Patriot Bonds yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai agunan untuk mendapatkan kredit terutama dari bank milik negara (Himbara).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan secara hukum, obligasi merupakan surat berharga yang dapat dijadikan agunan kredit oleh perbankan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dalam praktik umum perbankan di Indonesia, obligasi yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun korporasi pada prinsipnya dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila memenuhi persyaratan tertentu,” kata Dian dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11).
Dian mengatakan penilaian atas obligasi tersebut perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan, antara lain terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Di samping itu, obligasi yang memiliki peringkat (credit rating) dari lembaga pemeringkat akan lebih mudah dinilai dari sisi risiko dan likuiditas, sehingga dapat memperkuat posisinya sebagai instrumen agunan yang layak.
“Selanjutnya, dalam implementasi Patriot Bond sebagai agunan dapat memperhatikan beberapa aspek, seperti risk appetite bank, manajemenrisiko, dan kecukupan likuiditas,” kata Dian.
Danantara menerbitkan Patriot Bonds sebagai instrumen pembiayaan yang ditujukan guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyebut inisiatif ini dilakukan untuk membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk menyalurkan bentuk pengabdiannya kepada bangsa dengan berkontribusi pada agenda pembangunan jangka panjang nasional.
Melalui obligasi tersebut, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.
“Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi dan tata kelola yang baik. Setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (26/8).
Sumber CNN, edit koranbumn
