Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan pagu indikatif serta Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kementerian tersebut mengajukan PMN Tunai kepada 10 BUMN senilai Rp 69,82 triliun. Sementara pagu indikatif Kementerian BUMN diajukan Rp 232 miliar yang terdiri dari dukungan program Manajemen Rp 162 miliar serta program pengembangan dan pengawasan BUMN Rp 69,28 miliar.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI-DPR mengatakan pagu indikatif ini merupakan dukungan terkecil dibandingkan dengan kementerian lain yang ada. Sehingga dirinya berharap bisa ditambah lagi dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kalkulasi.
“Kami tetap berharap bisa bekerja secara efisien dan kalkulatif, kami tetap ingin anggaran kami dijaga di angka Rp 300-an miliar dan tidak menurun,” ungkap Erick, Selasa (7/6).
Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, mendukung penuh pagu indikatif dan PMN tersebut. Namun, dia melihat ada dua hal penting yang harus diperhatikan pemerintah yakni terkait program ketahanan pangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
Ia menyoroti PMN yang diperuntukkan untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID Food dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). PT RNI mendapat PMN sebesar Rp 2 triliun yang akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, untuk pengembangan usaha mewujudkan ketahanan pangan nasional (Pengembangan Usaha).
Sementara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendapatkan Rp10 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk program listrik desa dan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
Menurut Singgih, PT RNI harus benar-benar fokus mewujudkan ketahanan pangan, yang sejak era Reformasi hanya menjadi jargon setiap Pemilu, “Ketahanan pangan dulu disebut swasembada pangan, hanya pernah terjadi pada era Orde Baru. Kini, lebih dari dua dekade ketahanan pangan belum terwujud,” ujarnya.
Singgih menyontohkan pangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah seperti kedelai untuk tempe dan beras sebagai pangan pokok, sangat bergantung pada impor. Sementara jagung yang digunakan sebagai bahan pokok pakan ayam pedaging dan petelur, juga masih impor,
“Negeri ini diberkahi tanah yang subur dan musim yang bersahabat, anehnya pangan yang sejak nenek moyang sudah ada justru impor,” keluhnya.
RNI memiliki tugas mewujudkan swasembada pangan. Oleh karena itu, lanjut Singgih, harus lebih dekat dengan petani dan peternak rakyat. Perusahaan itu tidak boleh hanya mengejar laba untuk kas negara, tapi kreatif dalam menggalang kerja sama dengan petani dan peternak rakyat.
Ia memisalkan, dalam empat tahun terakhir nasib peternak ayam pedaging dan petelur tak menentu. Mereka kesulitan mendapatkan pakan dan bibit, lantaran harga sangat tinggi.
Di lain sisi, mereka harus bersaing dengan perusahaan peternakan raksasa yang menjual produknya hingga pasar tradisional.
Terkait Bank PT Tabungan Negara (BTN) yang akan melakukan penambahan modal lewat rights issue, Singgih sangat mendukung.
Menurutnya, BTN memiliki enam keunggulan kompetitif yakni pemimpin pasar kredit pemilikan rumah (KPR), berfokus pada segmen konsumen menengah bawah, kredit dijamin dengan agunan properti yang bernilai tinggi, jaringan distribusinya luas, potensi KPR yang tinggi, dan manajemennya berpengalaman.
“Kami mendukung BTN untuk rights issue untuk memperkuat cadangan pembiayaan investasi. BTN harus fokus pada segmetasinya untuk pembiayaan perumahaan,” ujarnya.
Sementara itu, Budhy Setiawan Anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar mengatakan PT PLN dengan adanya penugasan pembangunan Energi Bari Terbarukan (EBT), harus kian memudahkan iklim investasi dalam pembangunan EBT.
“Energi geothermal atau energi panas bumi sangat melimpah di nusantara, begitupula matahari melimpah ruah. Harusnya sudah bisa dimanfaatkan PT PLN dalam mencukupi kebutuhan listrik nasional,” ujar Budhy.
Ia menyitir data dari Bank Dunia, hampir 40% sumberdaya panas bumi dunia, berada di Indonesia. Menurutnya, itu akan mudah bila dimanfaatkan sebagai sumberdaya listrik hingga 27.000 Megawatt.
Ia mengingatkan Indonesia telah terlibat aktif sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto. Bahkan pada 2016 juga meratifikasi Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan aktif mencegah terjadinya perubahan iklim.
“Tenggat waktu kita pada 2025 harus mampu menurunkan 23% emisi gas buang pada tahun 2025. Bila target tidak dipenuhi, akan menjadi beban pemerintahan selanjutnya. Isu pemanasan global menurutnya sangat sensitif pada tahun-tahun mendatang, salah satunya sanksi larangan impor produk tertentu bagi negara yang polutif,” pungkasnya.
Sumber Kontan, edit koranbumn
