Home / Berita / Kementerian BUMN Telah Meminta Para BUMN untuk Selenggarakan RUPSLB

Kementerian BUMN Telah Meminta Para BUMN untuk Selenggarakan RUPSLB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah meminta kepada para BUMN untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam A Putro kepada CNBC Indonesia dalam pesan singkatnya, Senin (15/7/2019) malam.

“Memang ada permintaan dari Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan RUPSLB,” ujar Imam.

Ia pun menyampaikan, tentunya proses RUPSLB tersebut harus dilakukan sesuai aturan main pasar modal, antara lain melalui publikasi di media.

Imam menambahkan ada dua agenda yang diminta dalam RUPS, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.

Namun, sampai berita ini ditulis, Imam masih enggan berkomentar lebih lanjut mengenai detil dari RUPSLB dari BUMN tersebut. Sumber CNBC Indonesia, mengungkapkan jumlah BUMN yang diminta RUPSLB mencapai 20-25 BUMN.

Pengamat Ekonomi dari INDEF Bhima Yudhistira mengungkapkan perombakan direksi BUMN ini penuh unsur politis yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini sebagian besar tak terkait dengan kinerja BUMN itu sendiri.

“Nantinya biarpun Menteri bukan Rini, posisi BUMN nantinya akan tetap loyal ke Rini Soemarno” kata Bhima.

“Jadi belum tentu soal kinerja direksi BUMN. Ini banyak motif politiknya,” terang Bhima.

Bhima menceritakan, Rini merupakan salah satu Menteri yang terancam posisinya. Pasalnya banyak ketidakberesan dari sisi pengelolaan BUMN.

Yang cukup fatal terakhir bagi Rini Soemarno adalah kasus Garuda Indonesia. Bhima memandang Rini Soemarno memang masuk list teratas yang terancam didepak Jokowi.

“Menteri BUMN juga kocar kacir melihat Direksi beberapa BUMN tersandung kasus korupsi misalnya Dirut PLN Sofyan Basir dan terbaru adalah laporan keuangan Garuda Indonesia yang sudah terbukti bermasalah,” paparnya.

Selain Garuda, Rini juga menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keuangan Pertamina.

Praktik serupa seperti Garuda [Modifikasi Laporan Keuangan] terlihat di Pertamina yang mencatatkan piutang pemerintah sebagai pendapatan, sehingga meraih laba bersih US$2,6 miliar (Rp 37,2 triliun) pada 2018. Pemicunya tak lain adalah pos pendapatan lainnya senilai US$3,9 miliar, yang muncul berkat kompensasi pemerintah atas selisih harga jual BBM Premium dalam program BBM Satu Harga.

Artinya, tidak ada uang kas yang bisa dipegang dari keuntungan tersebut, karena masih menunggu setoran dari APBN ke Pertamina. Tanpa itu, Pertamina merugi!

Meski tak menyalahi aturan, praktik ini tidak perlu terjadi jika pemerintah realistis dengan tak mewajibkan Holding BUMN Energi ini menjual BBM satu harga di seluruh Indonesia dan memasok premium di area Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Betul bahwa APBN menambal pengeluaran ini, tapi ini tentu langkah mundur karena subsidi BBM bakal membengkak lagi.

Menurut estimasi Tim Riset CNBC Indonesia, alokasi subsidi energi tahun ini bakal membengkak sekitar Rp 40 triliun pada semester kedua tahun ini, dari alokasi awal Rp 157 triliun menjadi Rp 197 triliun. Dari mana untuk menambal itu? Di tengah minimnya rasio pajak di kisaran 11%, utanglah jawabannya.

Sumber CNBC Indonesia, edit koranbumn

Check Also

LPEI Dorong Generasi Muda Jadi Eksportir Unggul, Lebih Dalami Potensi Eksportasi

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mendorong pelaku usaha dalam negeri termasuk generasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *