Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan ada tiga tujuan yang ingin dicapai lewat pembentukan holding ultra mikro antara PT bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan sinergi BUMN yang fokus di industri UMKM bertujuan untuk efisiensi biaya dana atau cost of fund, membentuk sinergi jaringan, dan sinergi digital antara pelaku usaha UMKM.
“Tentunya dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah. Kedua sinergi jaringan, sehingga ekspansi usaha bisa kita lakukan dengan biaya yang lebih murah, cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah,” ujar Tiko, panggilan akrabnya, dalam diskusi daring bertajuk “Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional”, Senin (18/1/2021).
Selanjutnya, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi digital akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional.
Tiko menegaskan kehadiran pusat data UMKM ini dapat membantu pemerintah sehingga nantinya berbagai program untuk UMKM bisa dieksekusi secara lebih tepat sasaran.
Pembentukan holding BUMN untuk UMi juga disebut menjadi salah satu cara Kementerian BUMN untuk mengakselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia.
Tiko mengingatkan bahwa UMKM telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang mewakili 99 persen dari struktur usaha Indonesia.
UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar yaitu 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,3 persen.
Untuk mendukung UMKM pada masa pemulihan ekonomi 2021, himpunan bank negara (Himbara) telah mengajukan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp253 triliun.
“Kami terus meningkatkan penetrasi KUR ini sehingga terus menjangkau banyak masyarakat dan dengan nominal yang semakin besar,” imbuh Tiko
Pada masa pandemi 2020, Tiko menunjukkan terdapat 2,9 juta UMKM yang utangnya telah direstrukturisasi oleh Himbara dengan outstanding mencapai Rp189 triliun. Restrukturisasi itu diharapkan dapat menjaga bisnis UMKM dan siap bertumbuh lagi pasca pandemi.
Terpisah, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho menyebut sinergi BUMN untuk pemberdayaan UMKM berpotensi besar meningkatkan indeks inklusi keuangan masyarakat.
Keberadaan holding ini juga bisa membuka akses terhadap UMKM yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan dari bank (unbankable), jika dalam praktiknya holding ini optimal mensinergikan BUMN dengan lembaga keuangan mikro, menciptakan skema tabungan untuk mobilisasi pendapatan UMKM, dan investor skala kecil.
“Kalau semuanya ini berhasil, sangat mungkin kehadiran holding BUMN ini dapat meningkatkan indeks keuangan inklusif dan akses pada unbankable,” ujar Agus.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
