Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN menegaskan peran perusahaan pelat merah yang harus selalu aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kepala BP BUMN dan Chief Operation Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan bahwa arah besar transformasi badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus menegaskan peran strategis BUMN sebagai bagian dari pemerintah.
Dia mengingatkan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengkomunikasikan kebijakan negara.
“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).
Dony mengatakan, di tengah munculnya segelintir kalangan yang menebar sentimen negatif ke pemerintah, BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.
Dia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.
“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh Pemerintah,” tegasnya.
Dia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.
“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.
Pemerintah, terangnya, ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Menurut Dony, pemahaman terhadap dasar kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
“Kalau kita paham dasar berpikirnya, why itu dilakukan? Kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujarnya.
Dia menegaskan, BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
