Transformasi bisnis IFG fokus pada tata kelola dan mitigasi risiko hukum, dengan kolaborasi bersama Kejagung untuk memperkuat pemahaman hukum dan pencegahan risiko pidana.
Transformasi bisnis Indonesia Financial Group (IFG) melalui konsolidasi dan efisiensi operasional menghadapi tuntutan penguatan tata kelola serta mitigasi risiko hukum.
Perusahaan menekankan pentingnya memastikan setiap keputusan korporasi memiliki dasar kajian yang memadai agar risiko bisnis tidak berujung pada persoalan pidana.
Direktur SDM dan Hukum IFG Rizal Ariansyah mengatakan transformasi bisnis membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan yang diimbangi disiplin tata kelola dan manajemen risiko.
Hal itu menjadi penting seiring dengan langkah IFG menyelaraskan bisnis melalui optimalisasi sumber daya, penguatan kapasitas usaha, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional.
“Transformasi bisnis harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang semakin kuat. Setiap keputusan bisnis perlu memiliki dasar yang rasional, didukung informasi dan kajian yang memadai, serta mempertimbangkan risiko secara menyeluruh,” ujar Rizal dalam IFG Legal Forum 2026 di Jakarta, belum lama ini.
IFG Legal Forum 2026 menjadi bagian dari upaya holding BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi tersebut dalam memperkuat pemahaman mengenai tata kelola perusahaan, mitigasi risiko hukum, serta kualitas pengambilan keputusan.
Forum tersebut mendalami konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan KUHP Nasional dan penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam pengambilan keputusan direksi serta pengawasan dewan komisaris.
Pembahasan menyoroti pentingnya membedakan risiko dan kegagalan bisnis, persoalan administratif, kesalahan manajerial, serta tindakan yang mengandung unsur pidana.
Senior Director Legal PT Danantara Asset Management Inosentius Samsul mengatakan penerapan BJR harus ditopang instrumen tata kelola yang dapat menunjukkan bahwa keputusan korporasi telah melalui proses yang memadai.
Instrumen tersebut meliputi prosedur operasional standar (SOP), proses tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), kajian bisnis dan hukum, pengelolaan konflik kepentingan, mekanisme pengawasan berimbang, serta dokumentasi keputusan.
“Business Judgment Rule tidak cukup hanya dipahami sebagai sebuah prinsip hukum, tetapi harus tercermin dalam proses,” ujar Inosentius.
Kolaborasi dengan Kejaksaan
Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Asep N. Mulyana mengapresiasi kolaborasi antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan IFG dan anggota holding dalam memperkuat pemahaman hukum, tata kelola, serta pencegahan risiko pidana korporasi.
Menurutnya, sinergi aparat penegak hukum dengan dunia usaha diperlukan untuk membangun pemahaman yang sama mengenai batas antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan yang mengandung unsur pidana.
“Sepanjang keputusan telah dilakukan dengan iktikad baik dan memenuhi prinsip-prinsip Business Judgment Rule, direksi tidak perlu ragu menjalankan aksi korporasi. Yang penting, proses pengambilan keputusan dilakukan secara prudent, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” ujar Asep.
Dia menegaskan kerugian yang timbul dari keputusan bisnis tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penilaian terhadap keputusan tersebut perlu mempertimbangkan keseluruhan proses, mulai dari dasar pertimbangan, kewenangan, dan kajian yang digunakan hingga ada atau tidaknya unsur penipuan, konflik kepentingan, niat buruk, maupun keuntungan ilegal.
Dalam konteks tersebut, BJR memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis secara profesional sepanjang prosesnya dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini bukan bentuk kekebalan hukum bagi pengurus perusahaan.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan penerapan GCG menjadi fondasi pengambilan keputusan korporasi yang profesional dan akuntabel. Prinsip tersebut bertumpu pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang perlu tercermin dalam pengelolaan perusahaan.
“Good Corporate Governance bertumpu pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Integritas mencakup moral, etika, disiplin, serta kualitas sumber daya manusia. Ketika integritas tersebut ditopang transparansi dan akuntabilitas, maka akan terbentuk profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan,” ujar Edward.
Forum tersebut dihadiri Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko, Direktur SDM dan Hukum IFG Rizal Ariansyah, Direktur Teknik IFG Rianto Ahmadi, Direktur Keuangan IFG Heru Handayanto, serta jajaran direksi anggota holding yang membawahi fungsi hukum.
Sumber Bisnis.com, edit koranbumn





























