Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan bahwa dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke APBN, seperti yang sempat disampaikan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan Danantara bakal menyetor sebagian keuntungannya sebesar Rp120 triliun ke APBN 2026 pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kendati demikian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa rancangan fiskal saat ini dan tahun depan tidak lagi mencatat setoran dividen dari BUMN.
“Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara. Saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat,” ungkap Suahasil usai acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Meski demikian, dia meyakini tidak masuknya dividen BUMN ke APBN bukan berarti negara tidak menerima manfaat. Alasannya, Danantara kini langsung bisa langsung menginvestasikan dividen BUMN sehingga bisa berdampak langsung ke sektor riil.
“Danantara yang bekerja dengan aset yang sedemikian besar, membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat; menyerap tenaga kerja, membangun produksi barang dan jasa, mengkoneksikan investasi dari pihak swasta, dan menyejahterakan masyarakat,” kata bendahara negara itu.
Senada, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria mengoreksi adanya rencana awal terkait penarikan dividen ke dalam kas negara. Dia menegaskan bahwa seluruh dividen BUMN akan diputar kembali untuk kegiatan investasi.
Pengelolaan dana tersebut bakal dieksekusi secara terpusat melalui PT Danantara Investment Management (DIM) yang dikomandoi oleh Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir.
“Seharusnya memang tidak ada rencana itu [setor ke kas negara]. Kan memang Danantara itu dividennya diinvestasi. Makanya ada DAM [PT Danantara Asset Management], ada DIM. Dividen itu diinvestasi oleh Pak Pandu [lewat PT DIM],” jelas Dony pada acara yang sama.
Dia menggarisbawahi bahwa posisi APBN dan Danantara harus dilihat sebagai dua mesin pertumbuhan yang berjalan beriringan. Keduanya merupakan instrumen dimiliki oleh negara, namun memiliki pembagian peran yang berbeda dalam memacu perekonomian.
“Ada yang dibiayai oleh APBN, yaitu kebutuhan basic seperti infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya. Ada yang diurus oleh Danantara. Jadi pada dasarnya, dua-duanya adalah negara. Bukan punya orang lain, jadi sama saja,” tutup Dony.
Sumber Bisnis, Edit Koranbumn





























