CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani buka suara soal pemangkasan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang dilakukan pemerintah.
Ia mengatakan komisaris di BUMN memang sedang dikurangi, termasuk di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Jumlah komisaris Himbara yang dulunya ada 12 hingga 13 orang, sekarang rata-rata sisa lima orang.
“Ini kan sudah kita lakukan. Kita lakukan secara bertahap sesuai dengan RUPS-nya (rapat umum pemegang saham),” ujar Rosan di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 19/8).
Namun, pemangkasan komisaris belum terjadi di seluruh BUMN. Masih ada perusahaan pelat merah yang punya komisaris lebih dari enam orang.
Misalnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI yang tercatat punya delapan komisaris dan PT Pertamina (Persero) yang punya tujuh komisaris.
Terkait itu, Rosan mengatakan pihaknya akan mengevaluasi BUMN secara menyeluruh sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga memastikan bahwa komisaris BUMN tidak lagi menerima tantiem.
“Ya, pokoknya kita sedang berjalan sesuai arahan Bapak Presiden. Kita evaluasi semua secara menyeluruh,” ujarnya.
“Tantiem untuk komisaris sudah kita hilangkan. Dan juga untuk direksi komisaris juga perhitungan tantiemnya hanya didasarkan dari operasional atau pendapatan perusahaan tersebut. Jadi tidak ada lagi dari yang Bapak Presiden sampaikan, misalnya, buku yang dipercantik, ada financial engineering yang tidak benar. Jadi semuanya itu sudah disesuaikan dengan aturan yang ada,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti komisaris BUMN dalam pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR pada 16 Agustus kemarin.
Ia mengungkap ada komisaris BUMN yang meraup tantiem hingga Rp40 miliar setahun. Padahal, komisaris terkait hanya menghadiri rapat sebulan sekali.
“Masa ada komisaris yang rapat 1 bulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
Karenanya, ia telah menginstruksikan Danantara untuk melakukan pembenahan.
Mulai dari mengurangi jumlah anggota komisaris BUMN hingga menghilangkan tantiem bagi komisaris perusahaan pelat merah.
Selain itu, direksi BUMN yang perusahaannya rugi juga tidak berhak menerima tantiem.
Sumber CNN Indonesia, edit koranbumn
