Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM. Perbankan diharapkan tidak hanya memacu kredit ke kelompok konglomerasi.
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza mengatakan Himbara mendapatkan penugasan porsi penyaluran KUR lebih dari 90%. Untuk itu, Helvi berharap bank pelat merah konsisten menggenjot penyaluran KUR tersebut.
“Kemarin Bapak Presiden dalam amanahnya, beliau menekankan bagaimana kedisiplinan yang harus dilakukan oleh Himbara, karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan dalam konteks semata-mata untuk bisnis konglomerasi,” kata Helvi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).
Namun, Helvi menyampaikan pemerintah melalui Kementerian UMKM membuat kebijakan Corporate Business Responsibility (CBR) jika Himbara ingin mengucurkan pembiayaan kepada usaha besar maupun konglomerasi.
“Kalau Himbara mau membantu usaha besar maupun konglomerasi, mereka harus melakukan beberapa program CBR yang bermuara kepada kemitraan dengan usaha menengah. Menengah membina usaha kecil, kecil membina usaha mikro,” terangnya.
Menurutnya, skema tersebut menjadi kunci untuk memperkuat keterhubungan UMKM Indonesia ke rantai nilai global (global value chain) yang hingga kini masih lemah.
“Ini maksudnya yang sudah besar itu monggo bersainglah di tingkat internasional, tetapi rantai pasoknya yaitu UMKM itu harus dibina,” tuturnya.
Jika menengok kinerja 2025, nilai penyaluran KUR tercatat sebesar Rp270 triliun dengan 2,26 juta debitur penerima KUR. Dari sana, porsi penyaluran sektor produksi mencapai 60,7% dan telah memenuhi target 60%.
Dari sisi debitur, Kementerian UMKM mencatat terdapat 2,75 juta debitur baru tercatat dan 1,54 juta debitur graduasi. Per Desember 2025, tercatat penerbitan 3,07 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 2,86 juta sertifikat halal, dan 1,03 juta SNI BINA UMK.
Adapun, rasio kredit UMKM Indonesia baru mencapai 18,05% dengan suku bunga sekitar 5,50%. Angkanya masih tertinggal dibanding negara pembanding seperti Korea Selatan (32,3%, bunga 2,5%) dan China (42,22%, bunga 3%). Pada saat yang sama, SDGs Score Indonesia sebesar 66,95% masih berada di bawah negara lain yang berada pada kisaran 70–78%.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
