Home / Berita / RDP Komisi VI dengan Kementerian BUMN Bahas Penyelamatan Jiwasraya Disepakati Tertutup

RDP Komisi VI dengan Kementerian BUMN Bahas Penyelamatan Jiwasraya Disepakati Tertutup

Agenda rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilaksanakan secara tertutup untuk umum.

RDP yang awalnya berlangsung secara terbuka untuk membahas kinerja keuangan dan pembayaran tunggakan klaim nasabah pemegang polis bancassurance di Asuransi Jiwasraya itu diputuskan berlangsung tertutup oleh pimpinan sidang setelah menimbang masukan dari anggota Komisi VI dan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo

RDP ini sebenarnya berdasarkan agenda dimulai pada pukul 13.00 WIB, tetapi baru dibuka setelah pukul 14.00 WIB. Rapat diawali dengan masukan dari sejumlah anggota komisi dan pihak Kementerian BUMN.

“Saya nyataka dibuka dan tertutup untuk umum. Mohon maaf kepada yang ada di balkon maupun yang tidak mendapat undangan,” ujar Mohamad Hekal, Wakil Ketua DPR Komisi VI, Selasa (23/7/2019).

Sejumlah anggota Komisi VI memang menyampaikan masukan agar RDP tersebut dilaksanakan secara tertutup. Alasannya, pemerintah sebagai pemilik saham sudah melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki kondisi Asuransi Jiwasraya setelah gagal bayar produk JS Saving Plan pada Oktober 2018 senilai Rp802 miliar.

Mereka berpendapat agar RDP itu dilaksanakan secara tertutup sehingga isi rapat tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat.

“Terkait masalah ini, pemegang saham sudah berupaya untuk memperbaiki investasi Jiwasraya agar tidak collapse, agar bisa sustain,” ujar salah satu anggota komisi.

Dalam kesempatan yang sama, Gatot Trihargo juga menyampaikan permohonan agar RDP itu dilaksanakan secara tertutup. Dengan begitu, sebut dia, pihaknya bisa membahas perkembangan kondisi Asuransi Jiwasraya dan penanganannya secara menyeluruh.

“Kami memohon kepada bapak pimpinan agar menyelenggarakan rapat secara tertutup, agar kami bisa secara tuntas menjelaskan kepada bapak pimpinan, agar jelas posisinya di mana. Mohon izin bapak pimpinan untuk diizinkan rapat dilaksanakan secara tertutup,” kata Gatot.

Sumber Bisnis, edit koranbumn

Check Also

Proses Bisnis Jasa Raharja Andalkan Transformasi Manajemen Risiko & Teknologi Informasi

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Jasa Raharja menyatakan bahwa selama ini mereka mengandalkan manajemen risiko …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *