Rencana merger antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dan PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA mulai menemui titik terang dan ditargetkan rampung pada tahun ini.
Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier mengatakan pihaknya telah menerima dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang memuat agenda integrasi KAI dan INKA.
“Di sini ada surat dari BP BUMN, di mana ada rencana integrasi KAI dengan INKA. Ini sangat bagus, dan rencana mulai akan ada tanda tangan akuisisi KAI-INKA di November 2026 di RKAP-nya,” kata Rizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (3/6/2026).
Sebelumnya, pada 18 Mei 2026, Danantara telah memberikan mandat kepada KAI dan INKA untuk melaksanakan proses uji tuntas (due diligence) serta kajian menyeluruh.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat kepastian pasokan sarana perkeretaapian, meningkatkan efisiensi operasional, membangun sinergi jangka panjang, sekaligus memperbaiki fundamental bisnis INKA.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa struktur pasca-integrasi akan menempatkan KAI sebagai perusahaan induk (holding), sementara INKA akan berperan sebagai subholding. Skema tersebut disebut mengikuti arahan yang diberikan oleh Danantara.
“Itu arahan dari Danantara, pokoknya targetnya tahun ini selesai. Nanti kami akan menjadi holding, dan INKA itu subholding,” ujar Bobby singkat kepada wartawan di Gedung Parlemen Senayan.
Secara umum, integrasi kedua BUMN perkeretaapian itu diarahkan untuk memperkuat rantai pasok industri kereta api nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan sarana perkeretaapian. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan sarana seiring pertumbuhan angkutan penumpang maupun logistik.
Dalam pemaparannya, KAI memperkirakan kebutuhan tambahan sarana hingga beberapa tahun mendatang mencakup 2.166 gerbong bottom dump, 1.208 gerbong datar, 652 kereta penumpang, serta 30 rangkaian kereta rel listrik (KRL). Selain itu, perusahaan juga perlu mengganti sejumlah armada yang telah memasuki usia tua guna menjaga standar keselamatan dan pelayanan.
KAI menilai integrasi dengan INKA menjadi salah satu solusi atas berbagai kendala pengadaan sarana yang selama ini dihadapi. Sejak 2016, nilai pengadaan sarana dari INKA telah mencapai sekitar Rp18 triliun. Namun, sekitar 50% dari kontrak mengalami keterlambatan pengiriman dan seluruh kontrak tercatat menghadapi sejumlah persoalan teknis.
Melalui penggabungan tersebut, KAI membidik peningkatan keandalan armada melalui penerapan skema lifecycle contract, sekaligus mendorong ketepatan waktu pengiriman dan efisiensi biaya. Integrasi yang lebih erat juga diyakini mampu menciptakan sinergi vertikal yang berdampak positif terhadap margin operasional perusahaan.
Di sisi lain, INKA diproyeksikan memperoleh kepastian pesanan jangka panjang yang dapat memperkuat kapasitas manufaktur dan rantai pasok perusahaan. Dalam dokumen yang dipaparkan, nilai pesanan yang dijamin hingga 2031 diperkirakan mencapai Rp18,9 triliun, sedangkan potensi bisnis maintenance, repair, and overhaul (MRO) hingga periode yang sama diproyeksikan sebesar Rp15,1 triliun.
Selain memberikan kepastian pasar, integrasi tersebut juga diharapkan menjadi momentum bagi restrukturisasi keuangan INKA serta membuka peluang terbentuknya sumber pendapatan berulang yang berasal dari bisnis MRO.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
