Workshop BUMN dan Anak Perusahaan Online #2

ASPEK HUKUM PIDANA PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN KUHP BARU DAN MENGENAL REKAYASA LAPORAN KEUANGAN

Workshop BUMN dan Anak Perusahaan Online #2

ASPEK HUKUM PIDANA PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN KUHP BARU DAN MENGENAL REKAYASA LAPORAN KEUANGAN

Zoom Meeting, 19 September 2026

Pemerintah resmi mengundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru setelah Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan beleid tersebut pada 2 Januari 2023 dan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026. KUHP tersebut tercatat lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP Baru terdiri dari 37 bab, 624 Pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelasan. Pasal 508 KUHP Baru mengatur pidana terkait kecurangan dalam pelaporan keuangan korporasi. Disamping itu, terdapat juga beberapa pasal lain yang ada kaitannya dengan pelaporan keuangan korporasi, seperti pasal 511, 512, 513 dan 514 dan pasal-pasal yang lain KUHP Baru.

Pengurus dan pengawas korporasi tentu harus bersikap hati-hati apabila terdapat keinginan untuk melakukan manajemen laba, karena dapat berurusan dengan gugatan bahkan pemidanaan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Gugatan dan pemidanaan sangat mungkin berasal dari pihak-pihak eksternal korporasi seperti investor, kreditor, bank, pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan para pihak tersebut dapat melakukan penolakan terhadap laporan keuangan pada saat RUPS Tahunan perusahaan diadakan.

Pembahasan:

Sesi I: Aspek hukum pidana pelaporan keuangan korporasi berdasarkan KUHP Baru dan tanggung jawab pengurus korporasi dalam pelaporan keuangan,

Sesi II: Memahami teknik-teknik rekayasa laporan keuangan.

Pembicara: Marisi P. Purba, S.E., S.H., M.H., Ak, CA, ASEAN CPA, CPA (Aust)

(Praktisi, Akademisi & Penulis).

Peserta: