PT PLN (Persero) akan mencari mitra badan usaha swasta untuk mengonversi 5.200 unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
Direktur Mega Proyek PLN Ikhsan Asaad mengatakan bahwa saat ini perseroan tengah menyiapkan proses lelang dan diperkirakan lelang akan dibuka pada awal tahun depan.
“Kami ajak swasta, kami enggak mungkin sendiri. Kami buka peluang kerja sama dengan IPP [independent power producer], dengan private silahkan. Mungkin awal Januari kami sudah buka tendernya,” ujar Ikhsan dalam acara Virtual The 9th Indonesia EBTKE ConEx 2020, Senin (23/11/2020).
PLN berencana mengonversi 5.200 unit pembangkit dieselnya yang tersebar di 2.130 lokasi di seluruh Indonesia dengan EBT. Total pembangkit yang dikonversi mencapai 2 gigawatt (GW). Program konversi ini menjadi program prioritas perseroan dalam mengakselerasi pemanfaatan EBT.
Ikhsan menuturkan, selama ini penggunaan PLTD di daerah-daerah terpencil memakan biaya produksi yang sangat tinggi dan membuat sejumlah daerah tidak bisa teraliri listrik selama 24 jam.
Konversi PLTD nantinya diharapkan dapat mengurangi biaya pokok penyediaan (BPP ) listrik PLN, sekaligus membantu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBm).
“Masih banyak daerah nyala listrik hanya 6-12 jam. Ini yang perlu kami akselerasi. Selain mengurangi BPP PLN, mengurangi impor BBM, bisa membuat ekonomi masyarakat tumbuh. Banyak potensi pariwisata, perikanan, cold storage, tidak bisa nyala karena enggak ada listrik. Ini jadi prioritas kami,” katanya.
Adapun proses konversi akan dibagi menjadi tiga tahapan. Pada tahap pertama PLN akan mengkonversi sebanyak 200 lokasi PLTD dengan kapasitas 225 MW.
Sementara itu, pada tahap kedua konversi PLTD yang dilakukan dengan kapasitas 500 MW, serta pada tahap ketiga dengan kapasitas 1.300 MW.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana mengatakan dalam proyek konversi PTLD ini badan usaha swasta akan dilibatkan untuk proses pembangunan pembangkit dan tidak menutup kemungkinan hingga pengelolaannya.
“Eksekusi oleh PLN. PLN nanti libatkan badan usaha, termasuk mungkin pengadaan untuk bangun. Tapi untuk daerah kecil, baiknya sampai ke pengelolaannya atas nama PLN. Jadi wilayah usahanya tidak dibuka, tetap wilayah PLN tapi di lapangan PLN kerja sama. Asetnya, belum tahu apa nanti PLN sewa atau bagaimana,” kata Dadan.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
