Bank Indonesia (BI) menetapkan lima visi dalam strategi pengembangan pasar uang. Lima visi tersebut dijabarkan melalui tiga inisiatif utama dalam mewujudkan pasar uang yang modern dan maju di era digital pada 2025.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan hal ini tertuang dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pelaku pasar sehingga dapat merespons positif langkah-langkah pengembangan pasar uang.
“BI mempercepat pendalaman pasar uang sesuai BPPU 2025 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mendukung pembiayaan perekonomian nasional,” katanya dalam siaran pers, Senin (14/12/2020).
Adapun, BPPU 2025 disusun oleh BI dalam rangka melengkapi keseluruhan inisiatif pengembangan pasar keuangan, khususnya pada pasar uang, yang telah disepakati dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK).
Lima visi BPPU 2025 adalah sebagai berikut. Pertama, membangun pasar uang modern dan maju untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan.
Kedua, mengembangkan produk, pricing, dan pelaku pasar. Ketiga, memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi.
Keempat, mengembangkan data serta digitalisasi yang memiliki fitur granular, real-time, dan aman. Kelima, mewujudkan regulatory framework dengan karakteristik yang agile, industry-friendly, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional.
Kelima visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tiga inisiatif utama yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam rentang waktu antara 2020 hingga 2025.
Inisiatif pertama, kata Perry, mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengembangan instrumen keuangan dan reformasi suku bunga acuan (benchmark rate), serta inisiatif ketiga, yaitu mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.
Sejalan dengan peluncuran BPPU 2025 yang dilakukan pada hari ini (14/12/2020) secara virtual, dilakukan juga serah terima koordinator Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dari Kementerian Keuangan kepada Bank Indonesia.
Sebagai informasi, FK-PPPK dikoordinasikan oleh tiga lembaga secara bergantian, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bergabung pada 2019. Bergabungnya LPS semakin menunjukkan upaya Indonesia dalam mensinergikan seluruh langkah pengembangan pasar keuangan agar senantiasa berjalan selaras.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
