Covid-19 membuat pemerintah dipaksa harus bertransformasi di sisi teknologi digital. Pembangunan infrastruktur di sektor tersebut menjadi tulang belakang yang sangat menentukan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa untuk mewujudkan ekonomi digital hingga era Pemerintahan Joko Widodo berakhir, arah kebijakan yang diambil adalah transformasi digital.
“Ada lima isu strategis. Pertama, 4.400 desa masih tanpa akses internet. Lalu pengguna internet sebesar 54,7 persen dari total penduduk,” katanya pada sambutan virtual, Rabu (16/12/2020).
Sri menjelaskan bahwa isu selanjutnya adalah kecepatan internet Indonesia masih di bahwa dunia. Untuk pita lebar tetap sebesar 14 Mbps (dunia 43 Mbps) dan untuk mobile 10 Mbps (dunia 22,16 Mbps).
Masalah ketiga adalah industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih belum berkembang. Terakhir, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di sektor TIK masih belum cukup.
Melihat kondisi tersebut, Sri menuturkan bahwa ada strategi yang dikeluarkan. Pertama, penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK.
Indikator keberhasilannya adalah jangkauan fiber optik, peralihan penyiaran digital 100 persen, menaikkan kecepatan internet (tetap 25 Mbps dan mobile 20 Mbps), serta meningkatkan indeks pembangunan TIK antara 5-5,3.
Kedua, penggunaan infrastruktur digital. Indikatornya adalah tercipta tiga unicorn baru, implementasi layanan pemerintah berbasi elektronik, pelayanan daring untuk petani juga nelayan, kota pintar, dan beasiswa untuk talenta digital.
Terakhir adalah fasilitas pendukung transformasi digital. Targetnya yaitu satu data Indonesia, jaringan intrapemerintah, dan pusat data nasional.
“Outcome-nya yaitu akses komunikasi merata untuk seluruh wilayah dan penyelenggaraan layanan pemerintah yang efektif dan efisien untuk masyarakat dan pelaku usaha,” jelas Sri.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
