Setelah dihadapkan pada tahun yang sulit akibat terdampak pandemi covid-19, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) pun yakin di tahun depan kinerja perseroan akan lebih bergairah.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra mengungkapkan, Garuda Indonesia sebisa mungkin harus memperbaiki operasional penerbangan dan kinerja bisnis pada 2021 atau bisa melebihi apa yang dicapai pada 2019. “Untuk outlook di 2021 kita harapkan paling tidak bisa mencapai 50% dari posisi 2019 seperti sebelum pandemi covid-19,” ujar Irfan saat konferensi pers virtual, Senin (28/12).
Garuda Indonesia, akan membuka lembaran baru di 2021 dan menjadi lebih baik dari segi kinerja bisnis, pelayanan penumpang dan juga operasional penerbangan. Oleh karena itu perseroan akan terus fokus untuk meningkatkan pelayan kepada penumpang di tahun depan, baik rute domestik ataupun internasional termasuk penerbangan umrah dan haji.
Hal tersebut juga di dukung oleh, persetujuan penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang telah diperoleh Perseroan dengan nilai sebesar maksimum Rp 8,5 triliun dan availability period hingga 2027, maka mengacu pada kesepakatan para stakeholder terkait, implementasi pencairan dana OWK yang telah disepakati saat ini adalah sebesar Rp 1 triliun dengan tenor selama 3 tahun.
Irfan menyebut, penerbitan OWK menjadi langkah awal yang positif dalam upaya percepatan pemulihan kinerja Perseroan. Penerbitan OWK ini menjadi momentum tersendiri bagi Perseroan di akhir tahun 2020 dalam membangun optimisme outlook kinerja Perseroan di tahun 2021 mendatang.
Dengan telah diterbitkannya OWK ini, pihaknya optimistis performa Perseroan akan semakin dinamis dalam menjawab tantangan industri penerbangan di masa yang akan datang, sejalan dengan berbagai upaya strategis yang telah dijalankan Garuda Indonesia dalam memperbaiki kinerja fundamental Perseroan seperti renegosiasi biaya sewa pesawat, relaksasi finansial, efisiensi produksi, hingga restrukturisasi jaringan penerbangan.
Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan, sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Kementerian BUMN RI dan Kementerian Keuangan RI melalui PT SMI sebagai pelaksana investasi, dana yang diperoleh dari penerbitan OWK ini akan dipergunakan untuk mendukung likuiditas, solvabilitas, serta pembiayaan operasional Perseroan.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, skema pencairan OWK ini tentunya akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memprioritaskan kepentingan bersama dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kepatuhan terhadap aspek Good Corporate Governance (GCG).
“Tentunya adanya dukungan PEN yang diberikan pemerintah melalui penerbitan OWK ini dapat digunakan hanya sesuai dengan kebutuhan akselerasi pemulihan bisnis Garuda Indonesia secara tepat guna dan proporsional,” imbuh Irfan.
Tak hanya fokus pada penerbangan penumpang. Pada 2021 juga Garuda Indonesia juga akan fokus terhadap penerbangan kargo. Pada tahun depan pihaknya akan menyediakan pesawat khusus penerbangan kargo. Pesawat ini nantinya akan khusus untuk mengangkut kargo saja, dan kapasitas yang dibawa juga akan lebih banyak.
“Saat ini Garuda Indonesia telah menjalin kerja sama yang baik bersama Pemerintah Daerah seperti di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan terkait pengiriman komoditas daerah tersebut. Kami juga telah memiliki rute pengiriman kargo untuk komoditas ekspor, seperti rute Makassar-Singapura dan Denpasar-Hongkong,” kata Irfan.
Irfan juga berharap, pada 2021 akan ada peningkatan frekuensi penerbangan kargo dan apabila dimungkinkan untuk membuka rute penerbangan kargo ekspor tentunya akan dilakukan pembukaan jalur baru.
Selain itu Irfan juga mengungkapkan, Garuda Indonesia telah berhasil mempertahankan konsistensi kinerja bisnis kargo maupun charter yang menunjukkan potensi yang semakin menjanjikan ke depannya.
Irfan juga menyinggung terkait holding BUMN Pariwisata. Ia mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal tersebut belum selesai pada 2020. Realisasi holding BUMN pariwisata dan pendukung akan direalisasikan pada tahun depan menyesuaikan dengan selesainya Peraturan Pemerintah.
Sebelumnya, PP terkait dengan holding ini diharapkan bisa rampung pada tahun ini. Namun ternyata payung hukumnya belum bisa dirampungkan di tahun ini, karena terdapat sejumlah hal yang masih difinalisasikan, dan juga untuk memastikan tidak adanya isu persaingan usaha dengan terbentuknya holding ini
“Tahun 2021 diperkirakan akan selesai PP terkait holding BUMN Pariwisata tersebut. Kami tentunya akan mendukung hal tersebut, dan berharap sinergi Garuda dan teman-teman seperti Angkasa Pura menjadi lebih baik dan lancar dengan adanya rencana ini,” ucap Irfan.
Sebagai informasi, BUMN dari sektor pariwisata dan aviasi rencananya akan digabungkan dalam satu holding. Holding pariwisata dan penerbangan akan melibatkan enam perusahaan pelat merah dan anak-anak usahanya.
Keenam perusahaan itu adalah, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Inna Hotels & Resorts, PT Sarinah (Persero), Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), serta Taman Wisata Candi (TWC). Adapun PT Survai Udara Penas ditunjuk sebagai induk holding.
Sumber Kontan, edit koranbumn
