Anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terbatas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk masuk ke lini bisnis transmisi listrik.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menuturkan, pertimbangan membuka peluang bagi swasta lantaran anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terbatas untuk membangun infrastruktur kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia. “Karena terbatasnya anggaran PLN, kenapa nggak dibuka peluang swasta untuk membangun transmisi,” jelas Rida di Jakarta, Selasa (26/1).
Rida melanjutkan, dengan sistem transmisi yang terintegrasi maka daerah yang berlebih produksi listriknya dimungkinkan untuk disalurkan ke daerah lain yang membutuhkan.
Tak hanya itu, bahkan dengan integrasi transmisi nantinya biaya pokok penyediaan (BPP) listrik daerah bisa ditekan. Ia mencontohkan, BPP Sulawesi Bagian Utara tercatat lebih tinggi dua kali lipat dari BPP Sulawesi Bagian Selatan. Dengan integrasi maka BPP Sulawesi Bagian Utara bisa menjadi lebih rendah.
Ia pun memastikan kini pemerintah tengah mengusahakan regulasi guna mendukung percepatan implementasi rencana ini. “Untuk percepat, sedang revisi, susun kebijakan untuk swasta bisa masuk ke transmisi.Mudah-mudahan bisa cepat direalisasikan,” jelas Rida.
Hingga akhir tahun lalu, realisasi jaringan transmisi listrik nasional yang beroperasi tercatat mencapai 61.506,08 kms. Adapun, realisasi jaringan distribusi mencapai 1.007.289,37 kms.
Asal tahu saja, Kementerian ESDM telah menetapkan program prioritas untuk tahun 2021. Pada subsektor ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), pemerintah akan memfokuskan ke pembangunan infrastruktur pembangkit listrik 27.000 Mega Watt (MW), transmisi 19.000 kms, gardu induk 38.000 MW dan pengembangan smart grid.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan rencana pemerintah melelang empat ruas jaringan transmisi listrik.
Djoko menyebutkan, keempat ruas merupakan bagian dari rencana pembangunan transmisi 2021-2027 dengan nilai mencapai US$ 3,1 miliar.
Keempat ruas tersebut meliputi ransmisi Medan Barat-Pangkalan Susu-Arun-Sigli sepanjang 862 kilometer sirkuit (kms), Perawang-Rantau Prapat-Galang 1.000 kms, Interkoneksi Sumatera-Jawa 504 kms, dan Wot-Bungku-Andowia-Kendari 715 kms.
Djoko menjelaskan, demi mencapai target interkoneksi jaringan listrik Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi Selatan pada 2024 mendatang terkendala pendanaan. Untuk rencana pembangunan transmisi 2021-2027 tercatat kebutuhan investasi mencapai US$ 10,8 miliar.
“Pada tahap awal, kami hanya lelang empat ruas, tetapi kemudian rencananya semua dilelang agar perusahaan swasta, BUMN yang punya uang bisa partisipasi biayai. Kalau sudah ekonomis, akan kembali investasinya,” jelas Djoko, Desember 2020 silam.
Kendati pembangunan oleh swasta,nantinya seluruh jaringan transmisi tetap dikelola oleh PLN.
Menanggapi rencana ini, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, dalam penyusunan regulasi, pemerintah perlu memastikan apakah swasta akan diberikan wewenang pembangunan dan pengoperasian transmisi listrik atau tidak.
Pasalnya dalam regulasi saat ini pembangunan memang mungkin dilakukan namun pengoperasian diserahkan ke PLN.
“Kalau hanya membangun saja dan diserahkan ke PLN tdk terlalu beda dengan skema sekarang. (Selain itu) Kalau swasta hanya boleh bangun dengan dana sendiri apakah menarik dan berminat?” jelas Fabby kepada Kontan.co.id, Selasa (26/1).
Fabby menambahkan, pembangunan transmisi di Indonesia khususnya beberapa wilayah akan sulit jika hanya mengandalkan PLN mengingat kebutuhan biaya investasi dan tidak ekonomisnya proyek.
Ia mengungkapkan, saat ini memang ada kebutuhan pembangunan transmisi di Kalimantan, Papua serta wilayah Indonesia Timur lainnya demi memperkuat interkoneksi serta peningkatan akses kelistrikan.
“Bisa saja diberikan kepada swasta untuk pembangunan dan operasi jika dimungkinkan secara hukum dan aturan,” kata Fabby.
Kendati demikian, Fabby menuturkan, masih ada opsi lain yang dimungkinkan yakni dengan mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi PLN untuk membangun transmisi ketimbang memberi insentif atau subsidi bagi pihak swasta.
Sumber Kontan, edit koranbumn
