PT Geo Dipa Energi (Persero) menyambut baik rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk panas bumi (geothermal). Holding BUMN dinilai bisa mengakselerasi penugasan yang diberikan pemerintah dalam pengembangan energi panas bumi.
Direktur Utama Geo Dipa Riki F. Ibrahim menyampaikan, peran BUMN sangat diperlukan dalam pencapaian target energi terbarukan. Dalam hal pemanfaatan panas bumi, peran BUMN sangat penting untuk mengurangi risiko eksplorasi dan pengembangan, diantaranya dengan melaksanakan penugasan pemerintah berupa government drilling.
Dengan adanya holding, peran BUMN dalam mengurangi risiko pengembangan panas bumi diharapkan bisa meningkat. Hal ini juga bisa memperkuat sinergi dengan para pengembangan swasta dalam upaya mencapai target kapasitas terpasang energi panas bumi.
Dengan risiko yang berkurang, biaya untuk pengembangan panas bumi diharapkan dapat menjadi lebih murah. Sehingga, isu terkait harga listrik energi terbarukan yang lebih mahal perlahan bisa teratasi.
“Holding itu bagus. BUMN itu juga bersifat unik, dengan fungsi penugasan untuk menurunkan risiko, baik itu risiko bisnis maupun risiko operasional,” kata Riki .
Kendati begitu, Riki menegaskan bahwa keputusan terkait holding menjadi kewenangan dari pemerintah. “Kami menyerahkan keputusan itu kepada pemerintah. Kami menunggu skema seperti apa yang akan dipakai. Namun apa pun keputusannya kami berharap hasilnya akan mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” sambung Riki.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengkonfirmasi pembentukan holding BUMN panas bumi tersebut. Rencananya holding tersebut akan diisi oleh tiga perusahaan plat merah yang selama ini menggarap bidang pengembangan dan pengoperasian panas bumi.
Ketiganya adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Geo Dipa Energi (Persero), dan PT PLN Geothermal. “Kami memang memiliki rencana untuk menggabungkan aset geothermal dari ketiganya. Institusi gabungan nanti akan dimiliki bersama Pertamina, PLN dan pemerintah sehingga bisa diperoleh sinergi yang optimal,” kata Pahala
Dengan begitu, akan ada integrasi dari keunggulan pengembangan (drilling), transmisi energi ke pengguna, maupun dari sisi pendanaan. Lebih lanjut, Pahala mengklaim bahwa holding ini akan menjadi perusahaan dengan kepemilikan kapasitas PLTP terbesar di dunia.
“Gabungan perusahaan geothermal akan menjadi terbesar di dunia dalam installed capacity pembangkit geothermal. Ini merupakan inisiatif pengembangan baru dan terbarukan,” sambung Pahala.
Sayangnya, dia belum membeberkan tahapan yang sedang berjalan dalam pembentukan holding tersebut. Pahala pun masih enggan membuka siapa induk usaha holding panas bumi BUMN ini.
Yang pasti, pembahasan terkait pembentukan holding ditarget rampung tahun ini. “Iya, 2021,” sebut Pahala.
Di sisi lain, Geo Dipa saat ini sedang mengerjakan sejumlah agenda ekspansi untuk menambah pemanfaatan energi panas bumi yang dikelolanya. Riki membeberkan, saat ini pihaknya tengah fokus mengembangkan Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) eksisting di Dieng dan Patuha.
Penambahan kapasitas pada WKP eksisting yang telah memperoleh kepastian pembelian listrik dan komitmen pendanaan, dikerjakan melalui proyek small scale 10 Megawatt (MW) di Dieng, serta proyek 2 x 55 MW Dieng unit 2 dan Patuha unit 2.
Selain di area Dieng dan Patuha yang masih memerlukan eksplorasi lanjutan, Geo Dipa juga melakukan kegiatan eksplorasi pada empat area prospek, yakni Candradimuka Dieng (Jawa Tengah), Cimanggu Patuha (Jawa Barat), Candi Umbul Telemoyo (Jawa Tengah), dan Arjuno Wilerang (Jawa Timur).
Selain itu, Geo Dipa juga menjalankan sejumlah penugasan pemerintah, termasuk government drilling. Dalam beberapa aktivitas eksplorasi Geo Dipa terlibat sebagai Spesial Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)bekerjasama dengan perusahaan di bawah Kemenkeu, yakni PT SMI dan PT PII dengan kerjasama pendanaan multilateral bank.
Kegiatan eksplorasi penugasan ini berada pada area Waesano (Manggarai Barat, NTT), Jailolo (Maluku Utara), Nage (NTT), dan Bituang (Tanah Toraja, Sulawesi Selatan). Adapun, hasil eksplorasi drilling ini nantinya akan ditenderkan oleh pemerintah kepada para pengembang (IPP) maupun BUMN termasuk PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).
“Ini merupakan langkah percepatan dan penurunan resiko explorasi panas bumi agar setelah itu dapat diharapkan memberikan harga energi listrik yg terjangkau dan berkeadilan,” ujar Riki.
Adapun, terkait dengan wacana penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) PGE pada tahun ini, Riki mengatakan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Pertamina selaku induk usaha PGE serta Kementerian BUMN.
Namun, Riki memahami bahwa IPO dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengembangkan perusahaan. Termasuk menigkatkan transparansi dan akuntabilitas. Rencana pembentukan holding BUMN panas bumi dan IPO PGE juga bisa berjalan beriringan.
“IPO bisa jalan, karena perusahaan harus efisien, transparan dan akuntabel. Fungsi penugasan BUMN untuk menurunkan risiko panas bumi juga tetap berjalan,” pungkas Riki.
Sumber Kontan, edit koranbumn
