PT PP Properti Tbk (PPRO) optimistis insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah dapat menyokong kinerja perusahaan di tahun ini. Apalagi, PPRO diketahui memiliki sejumlah apartemen siap huni (ready stock) di beberapa kota.
Direktur Utama PPRO Sinur Linda Gustina mengatakan, insentif PPN yang berlaku mulai awal bulan ini menjadi pemacu tambahan pertumbuhan sektor properti, setelah sebelumnya pemerintah memberikan insentif berupa Loan to Value (LTV) 100%.
“Menurut kami, tambahan insentif PPN cukup membantu untuk mendorong pertumbuhan di sektor properti dan hal ini merupakan katalis positif baik bagi perseroan, maupun bagi calon konsumen,” tutur Sinur
Pada saat ini produk Residential PPRO berada di segmen market middle dengan rentang harga antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 1,5 miliar. Sebagian besar merupakan unit ready stock siap huni sebagaimana dipersyaratkan di dalam PMK 21/2021, sehingga calon konsumen bisa mendapatkan insentif PPN sebesar 100%.
PPRO memiliki unit apartemen ready stock yang tersebar di kota-kota besar seperti Bogor, Jakarta, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya dan Malang. Selain itu, ada pembangunan rumah tapak yang baru PPRO luncurkan pada bulan Februari 2021 dan sedang proses marketing.
“Selanjutnya akan kami bangun di tahun ini juga yang berlokasi di Bandung, Depok dan Semarang,” ungkap Sinur.
Insentif PPN yang berlaku mulai Maret hingga Agustus 2021 ini dinilai dapat membantu mendorong pencapaian target penjualan PPRO di tahun ini. Menurut Sinur, daya beli masyarakat ekonomi kelas menengah untuk kembali melakukan spending pada sektor properti akan terbantu dengan adanya insentif PPN ini.
Sinur bilang, strategi marketing PPRO bisa beradaptasi di tengah kondisi PPKM Mikro saat ini. Strategi yang dilakukan diantaranya dengan melakukan digital marketing, thematic promotion, virtual event, subsidi bunga KPA, dan kerjasama dengan Perbankan untuk memberikan kemudahan bagi calon konsumen.
Adapun, insentif PPN untuk rumah tapak dan rumah susun diberikan pemerintah untuk harga maksimal Rp 5 miliar. Insentif itu berlaku enam bulan, mulai dari 1 Maret hingga 31 Agustus 2021.
Syarat insentif tersebut harus merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni pada periode pemberian insentif. Maksimal insentif ini berlaku untuk 1 unit rumah tapak atau rumah susun bagi satu orang, dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.
100% PPN akan ditanggung pemerintah untuk rumah dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. Sedangkan untuk rumah dengan harga lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar, pemerintah akan menanggung 50% PPN.
SUmber Kontan, edit koranbumn
