Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendorong 2 klaster usaha utamanya yakni sektor transportasi darat dan transportasi udara sebagai proyek yang masuk ke dalam pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund/ Indonesia Investment Authority).
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely mengatakan dari 13 sektor yang dimiliki oleh Kementerian BUMN, kedua sektor tersebut yang paling mendesak untuk masuk dalam kebutuhan pembiayaan melalui INA/SWF.
Hal tersebut, kata dia, karena kebutuhan belanja modal atau capital expenditure yang besar untuk berekspansi jaringan baik di luar Jawa dan pulau Jawa.
“Sementara untuk transportasi udara, klaster ini yang paling terpukul oleh Covid-19. Kedua sektor ini harus masuk ke dalam batch pertama,” ujarnya dalam diskusi daring pada Rabu (3/3/2021).
Berdasarkan data Kementerian BUMN kedua sektor ini yakni land transport dan air transport memiliki kontribusi masing-masing sebesar US$28 miliar dan US$18 miliar.
Sementara itu, secara berurutan proyeksi pertumbuhan sektor tersebut selama 2021-2025 dengan berdasarkan kontribusi Produk Domestik Bruto sebesar 12 persen dan 20 persen. Kebutuhan investasi dua sektor tersebut selama 2021-2025 masing-masing mencapai US$100 miliar – US$150 miliar.
“Bandara memiliki potensi peningkatan [scale up] bagi investor asing lewat kemitraan strategis. Jadi amat strategis untuk bandara yang diharapkan dapat diundang lewat kerja sama ini,” imbuhnya.
Mengutip data Kementerian BUMN, saat ini aset yang dimiliki di sektor udara adalah sebanyak 15 bandara termasuk Bandara Ngurah Rai di Bali yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan 18 bandara termasuk bandara Soekarno-Hatta yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II.
Pada 2019, pendapatan dari kedua operator bandara tersebut secara berurutan mencapai US$610 juta dan US$299 juta.
Menurutnya, setidaknya ada 4 nilai tambah dari pembiayaan melalui INA diantaranya mengundang investasi asing ke Indonesia, meningkatkan tata kelola perusahaan yang menjadi target investasi, memfasilitasi kerja sama dengan investor strategis mancanegara, serta merealisasikan pengembalian investasi untuk direinvestasikan pada proyek pengembangan lainnya.
Dia pun mengharapkan tindak lanjut dan dukungan yang diperlukan adanya koordinasi dan diskusi yang berkesinambungan antara INA dengan kementerian BUMN khususnya sektor transportasi dan pariwisata.
Selain tentunya juga kerja sama dan persetujuan dari kementerian terkait dalam hal kerja sama INA. Misalnya persetujuan dari Kemenhub dalam hal kerja sama bidang transportasi udara dan kelautan.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
