Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendesak perusahaan pelat merah untuk menurunkan jumlah anak usahanya yang tidak sesuai dengan core business perusahaan. Dua BUMN yang menjadi perhatian besar adalah PT PLN (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS).
Erick mengatakan hal ini sejalan dengan upaya transformasi yang dilakukan BUMN, namun transformasi ini dilakukan guna memperkuat bisnis inti perusahaan.
Untuk itu, bisnis yang dinilai tidak sesuai yang saat ini sudah berdiri akan ditutup, sedangkan izin untuk pendirian anak usaha baru telah dibatasi oleh kementerian.
“PLN punya 70 perusahaan, saya targetin jadi 50 perusahaan,” kata Erick dalam Rapat Kerja HIPMI, di Kempinski Hotel, Jakarta, Jumat (5/3/2021).
“Jadi kayak Krakatau Steel juga saya targetkan dia tutup beberapa perusahaan tidak ada hubungan dengan core business-nya,” lanjut dia.
Dia menyebutkan hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara BUMN dan swasta sehingga seluruh proyek yang dilakukan oleh perusahaan pelat merah tidak hanya digarap oleh perusahaan itu sendiri bersama dengan anak usahanya.
Selain PLN dan Krakatau Steel, Erick juga menyinggung perusahaan karya yang juga memiliki anak usaha sebagai penyuplai bahan pendukung kinerjanya.
“Ngapain BUMN punya perusahaan air minum. BUMN menyuplai aspalnya ke kontraktor BUMN, karya karya, buat apa. Itu yang sekarang kita mau terus kecilin. Itu tutup-tutupin aja. Kenapa? memang itu progressnya,” terangnya.
Tak main-main, rencana untuk pembukaan anak usaha ini pun telah dimoratorium oleh Erick sejak akhir tahun lalu.
Upaya itu dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 Tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN.
Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pembentukan anak usaha ini juga diizinkan asalkan anak usaha atau perusahaan patungan (joint venture/JV) tersebut dibentuk untuk melakukan proyek BUMN di bidang jasa konstruksi dan/atau pengusahaan jalan tol.
Selain itu, surat tersebut juga mengecualikan angka melaksanakan kebijakan atau program pemerintah.
Pendirian anak usaha atau perusahaan patungan untuk infrastruktur dan dalam rangka kebijakan pemerintah, diajukan direksi dengan dukungan dewan komisaris/dewan pengawas untuk disetujui oleh Menteri BUMN dengan terlebih dahulu di-review oleh tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN.
Mengacu laporan keuangan KRAS per September 2020, Krakatau memiliki setidaknya 37 anak usaha termasuk anak usaha langsung, kepemilikan tidak langsung, hingga perusahaan patungan.
Sumber CNBC Indonesia, edit koranbumn
