PT Wijaya Karya Beton Tbk. membukukan penurunan pendapatan pada 2020 seiring dengan pengerjaan proyek konstruksi yang tertunda akibat panemi.
Berdasarkan laporan keuangan per Desember 2020, emiten dengan kode saham WTON mencatatkan pendapatan senilai Rp4,80 triliun atau turun 32,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan Rp7,08 triliun pada 2019.
Penurunan pendapatan pun menekan laba perseroan sebesar 75 persen menjadi Rp128,05 miliar.
Dilihat dari rincian penjualan berdasarkan Satuan Bisnis Unit (SBU), penjualan produk putar turun paling dalam sebesar 44,07 persen yoy menjadi Rp1,71 triliun. Sedangkan penjualan produk nonputar turun 28,30 persen yoy menjadi Rp2,16 triliun.
Penjualan untuk jasa naik tipis 8,14 persen menjadi Rp282,35 miliar sedangkan untuk konstruksi turun 12,60 persen menjadi Rp637,62 miliar.
Jumlah aset dari anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tersebut pada akhir tahun lalu tercatat Rp8,50 triliun atau turun 17,69 persen dari akhir tahun sebelumnya Rp10,33 triliun.
Total liabilitas tercatat turun 23,05 persen menjadi Rp5,11 triliun dan jumlah ekuitas juga turun 3,35 persen menjadi Rp3,39 triliun.
Kendati demikian, pada tahun ini perseroan optimistis kinerjanya dapat tumbuh hingga 80 persen secara tahunan pada 2021.
Sekretaris Perusahaan WTON Yuherni Sisdwi R. menilai ada beberapa momentum yang membuat 2021 menjadi masa yang menguntungkan bagi dunia konstruksi. Yuherni mencatat setidaknya ada 4 momentum.
“[Pertama,] kue untuk konstruksi dalam APBN masih stabil,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/3/2021).
Momentum kedua adalah berjalannya sovereign wealth fund (SWF) pada tahun ini. Yuherni menilai hal tersebut memicu euforia di industri infrastruktur lantaran pemerintah akan memprioritaskan sektor infrastruktur dalam penyaluran dana dari SWF tersebut.
Ketiga, pemerintah mengharapkan pendanaan proyek infrastruktur tidak sepenuhnya berasal dari anggaran negara. Seperti diketahui, total investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur nasional sepanjang 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun.
Terakhir, pemerintah mulai meingkatkan volume paket dengan skema kerja sama pemerintah dengan adan usaha (KPBU). Yuherni menilai langkah tersebut akan berdampak positif bagi WTO
Sumber Bisnis, edit koranbumn
