PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX), salah satu anak perusahaan Holding Perkebunan telah menerima Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari lembaga sertifikasi TUV NORD yang merupakan salah satu dari 10 lembaga sertifikasi SMAP yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional.
Dalam kesempatannya, Direktur PTPN IX, Tio Handoko menyampaikan komitmen Board of Management dan Dewan Komisaris PTPN IX untuk menyelenggarakan pengelolaan perusahaan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance. ”Kami sepenuhnya mendukung dan mendorong perilaku yang bebas dari unsur-unsur penyuapan di lingkungan PTPN IX dengan melaksanakan sertifikasi ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan,” jelas Tio
Sertifikat diserahkan kepada PTPN IX setelah melaksanakan tahapan proses audit oleh TUV NORD. ISO 37001:2016 SMAP sendiri adalah standar yang menjadi panduan bagi organisasi swasta maupun publik untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyuapan yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan.
”Kami menilai bahwa langkah sertifikasi ini merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa sistem yang berjalan dalam bisnis dan operasi PTPN IX mampu mencegah potensi penyuapan yang dapat mengganggu bisnis, operasi dan reputasi PTPN IX dalam menghasilkan Komoditas yang berkelanjutan dan menciptakan nilai bagi seluruh mitra serta pemangku kepentingan,” lanjut Tio Handoko.
”Diterimanya sertifikat ISO 37001:2016 SMAP ini oleh PTPN IX, merupakan validasi atas pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di seluruh kegiatan bisnis dan operasi. Oleh karena itu, sertifikasi ini merupakan bagian penting dari upaya manajemen dalam memastikan Perusahaan telah menjalankan dengan baik sebuah sistem manajemen anti penyuapan,” kata Tio menutup penjelasannya.
PTPN IX berkomitmen untuk terus bersinergi dalam menyediakan hasil komoditas yang berkelanjutan bagi Indonesia serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan menjalankan bisnis dan operasi bebas suap dan korupsi.
