Sebagai acuan dalam dalam pelaksanaan pengelolaan Pelabuhan khususnya di Pelabuhan Palembang, Kementerian Perhubungan menerbitkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) terbaru yang bertujuan memberikan acuan dalam pelaksanaan pelabuhan di pelabuhan Palembang sehingga kegiatan pengembangan yang ada dapat optimal dalam mengurangi permasalahan yang timbul pada waktu operasional Pelabuhan.
General Manager IPC Cabang Palembang, Silo Santoso menerima Kutipan Surat Keputusan Menteri RIP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dari Kementerian Perhubungan melalui KSOP Kelas II Palembang.
Rapat Penyerahan Kutipan SK ini dipimpin oleh SVP Transformasi Pengembangan Bisnis Kantor Pusat IPC serta dihadiri oleh KSOP Kelas II Palembang, OP Tanjung Priok, Direktorat Kepelabuhanan dan Biro Hukum Kemenhub.
RIP Pelabuhan palembang disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi Pelabuhan Palembang, kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan serta keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
RIP Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai pedoman dalam pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan dan penentuan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Palembang.
Dengan berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
